"Sistem pembayaran di Samsat itu mirip dengan pembayaran di dokter praktek, berapapun besarannya dikwitansi itulah yang harus dibayar. Karena tidak menjelaskan item apa saja yang harus dibayar," ujar Jhon Markus warga sekitar, Jumat (29/1/2016) kepada wartawan.
Keluhan itu ditanggapi dingin oleh Kepala UPTD Bitung, Esther Waworuntu BSc. Esther mengatakan sistem pembayaran administrasi kendaraan bermotor pada kantor ini, itu semua dilakukan dengan berdasarkan ketentuan.
Misalnya, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan domain Kepolisian berupa administrasi STNK, TNKB dan BPKB, itu besaran biayanya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
"Dengan demikian masyarakat pun diharapkan memahami regulasi itu, tapi meski begitu kamipun siap selalu untuk menjelaskan jika ada warga yang butuh penjelasan mengenai hal tersebut," ungkap mantan Kepala UPTD Minahasa Utara diruangan kerjanya, Jumat (29/1/2016).
Untuk diketahui lagi, bahwa mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu adalah domain Dispenda Pemprov Sulut, dimana sistem pembayarannya dengan melihat jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan besaran CC kendaraan, sementara Asuransi Kecelakaan itu adalah domain Jasaraharja untuk diketahui ," tambah Waworuntu.
Waworuntu berharap kepada seluruh masyarakat untuk disiplin membayar kewajibannya tepat waktu.
Sembari mengatakan, jika ada keluhan dan data dilapangan kedapatan staf yang sengaja mencari keuntungan segera dilaporkan kepada saya.
" Segera lapor kepada saya. Dan secepatnya saya tindak staf tersebut ," tegasnya. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment