Usai membuka kegiatan penyuluhan mewujudkan kemanfaatan hukum yang berkepastian, yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Minahasa oleh Kemenhumham-RI, di aula SMK Negeri I Tondano, Kamis (28/01) pagi tadi, JWS kepada Elnusanews mengatakan, sadar hukum dan masalah kepastian hukum ini akan diimplementasikan di setiap sekolah yang ada di Minahasa.
Menurut JWS Dulu sudah kenal ada istilah Sitahu dan juga Kadarkum, tapi saat ini itu sudah tidak lagi didengar. Saya melihat Menteri Kemenhumha-RI saat ini yakni pak Yasona Laoli ini, berkomitmen dalam mengimplementasikan program Nawacita Presiden Jokowi tentang revolusi mental yang menyeluruh di indonesia, dengan salah satunya memberikan pemahaman dan kepastian hukum kepada para siswa, dan ini tentu perlu diapresiasi,” ujar JWS.
Lanjut JWS bisa dibayangkan bila di Sulut ada 12.000 siswa termasuk di Minahasa dan semuanya sadar akan hukum. Pasti kriminalitas atau pelanggaran hukum dikalangan anak sekolah dan seterusnya tentu akan dapat ditekan.Berapa banyak perubahan yang bisa terjadi bila ribuan siswa di Sulut dan secara khusus di Minahasa ini bisa melek dengan hukum. Pasti dampak positifnya akan sangat besar,” katanya.Kalau ini terus dilakukan bagi siswa, minimal mereka sadar soal hukum, pasti mereka akan menghindar dari masalah hukum. Karena, soal kriminalitas itu kan hanya persoalan pemahaman hukum yang kurang. Kalau mereka tau tentang resiko hukum yang akan dihadapi bila suka miras, tawuran dan narkoba atau hal-hal lain yang tidak diinginkan maka mereka akan sadar bahwa mereka sedang bermasalah dan ingin menghindarinya dengan tidak berbuat kesalahan,” ujar JWS lagi.
Ditambahkanyaa, kegiatan seperti ini akan diterapkannya di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa dan akan dilakukan secara intens.Kami akan wajibkan seluruh siswa di setiap sekolah di Minahasa akan membacakan tekad atau komitmen untuk sadar hukum yang dibacakan di kegiatan tadi ini sehingga secara merata siswa di Minahasa menjadi taat hukum,” pungkas JWS.(Jeffry)
0 komentar:
Post a Comment