Pasalnya selang dua Minggu terakir dengan mengunakan aplikasi P2KN tersebut Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal Ini Kejaksaan Negeri Airmadidi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat berhasil menyelamatkan Rp 1,3 miliar uang negara dari empat kontraktor yang kena tuntutan ganti rugi (TGR) pekerjaan pembangunn RSUD Walanda Maramis tahun 2017.
Kepada media ini Kajari Minut Rustingsih, SH melalui Kasie Pidsus Antonius Bangun Silitonga, SH menuturkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, pekerjaan yang dilaksanakan empat kontraktor yang melakukan pekerjaan pembangunan di RSUD Walanda Maramis terdapat penyimpangan dan dikenakan sangsi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
"Keempat perusahan tersebut yaitu CV. Bops Rp.129,2 juta, CV. Amin Anugerah Rp.58,7 juta. Sedangkan yang terbesar yaitu PT. Cahaya Sinar Miraseng Rp.486,6 juta dan PT. Karya Tri Putra sebesar Rp.634,5 juta," ungkap Silitonga.
Lanjutnya, dengan mengunakan aplikasi P2KN hasil LHP BPK diinput Inspektorat kedalam aplikasi dan setelah itu kami langsung menindaklanjutinya.
"Untuk aplikasi P2KN ini terbatas hanya Inspektorat dengan Kejaksaan yang dapat mengaksesnya. Jadi segala macam bentuk kasus korupsi yang ada dan berhubungan dengan pemerintah Kabupaten bisa diinput Inspektorat kedalam aplikasi ini dan akan segera kami tindaklanjuti," beber Silitonga sembari berharap melalui Aplikasi P2KN ini, Kejari Minut dapat menyelamatkan keuangan negara sebanyak-banyaknya dari para pelaku koruptor sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment