Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis 15/11/2019 ini dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ini membahas terkait penetapan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2020.
Dimana terdapat perubahan kebijakan mengenai tranfer ke daerah dan dana desa tahun 2020.
“Selain pembahasa tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan pengarahan ke kepala daerah untuk mengelola anggaran yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia,” Ujar Wakil Bupati Minahasa yang diwakili oleh Kepala Bagian Humas Maya Kainde, SH. MAP, Kamis 14/11/2019.
Dikatakan Kainde bahwa dalam sosialisasi ini juga dilakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah di Istana Negara.
“Tentunya adanya penyerahan DIPA ini menandakan bahwa proses belanja barang hingga lelang proyek bisa dimulai.
Mengingat DIPA merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan Pemda dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah, dalam rangka wujudkan visi misi Presiden Wapres, yakni Indonesia Maju,"ujar Kainde mengutip arahan Menteri Keuangan.
Kainde menambahakan, dalam sosialisasi tersebut Sri Mulyani mengatakan, tahun depan merupakan awal kabinet Indonesia Maju melaksanakan program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. APBN 2020, kata Sri Mulyani memiliki peran strategis bagi Pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.
(Jonly bamz)
0 komentar:
Post a Comment