DEPROV,Elnusanews -- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) H. Amir Liputo SH, melakukan kegiatan masa reses I tahun 2020 di Tujuh titik di Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Manado.
Dikatakan Liputo, reses kali ini yang dilakukan mulai dri tanggal 27 April-4 Mei 2020 berbeda karena dilakukan disaat pandemic. Oleh karena itu untuk menunjang program pemerintah maka reses dilakukan sesuai dengan protap kesehatan.
"Dalam rangka menunjang program pemerintah untuk melaksanakan Social Distance dan Phyisical Distancing maka reses kali ini kita hanya fokuskan mengunjungi kantor-kantor Kelurahan yang ada di daerah Dapil saya pribadi di Kota Manado," kata Liputo.
Adapun 7 kelurahan yang dikunjungi kata Liputo adalah, kelurahan Mahawu, kelurahan Bailang, kelurahan Komo luar, kelurahan Titiwungen selatan, kelurahan Kairagi II, kelurahan Ternate baru, dan kelurahan Banjer.
Dari 7 kelurahan yang dilaksanakan reses dijelaskan Liputo, umumnya persoalan yang dikeluhkan masyarakat adalah Penerangan Jalan Umum (PJU), Jalan Lingkungan, serta permasalahan Bansos.
"Pertama banyaknya lampu jalan yang sudah tidak berfungsi rata-rata lampu solar cell yang selama ini terpasang itu sudah tidak berfungsi lagi. Kedua, umum yang dikeluhkan masyarakat juga adalah soal banyaknya jalan lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan Ketiga adaalah permasalah klasik yakni soal bansos," jelas Liputo
Selain itu dijelaskan politisi PKS ini, permasalahan infrastruktur di Balai Sungai dan Balai Jalan seperti drainase serta jembatan-jembatan kecil menjadi aspirasi para kepala-kepala lingkungan
"Selain itu masyarakat meminta perhatian nya terutama saluran air drainase yang ada dan juga ganti rugi lahan terhadap normalisasi sungai dan proyek nasional seperti di Komo banyak rumah yang sudah diselesaikan pembayarannya sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk pembersihan dan itu telah menjadi tempat yang kurang baik karena sudah ditinggal oleh penghuninya," paparnya.
Dari keluhan masyarakat tersebut Liputo mengatakan, yang menjadi persoalan klasik soal bantuan masyarakat terutama masyarakat yang bukan penduduk kota Manado.
"Karena bantuan sekarang berbasis KTP dan KK nah, mereka yang tidak bisa mudik ini ternyata sampai hari ini belum mendapatkan bantuan. Ini perlu mendapat respon pemerintah karena satu sisi mereka dilarang Mudik, di sisi lain mereka harus tinggal di tempat ini," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment