Karena desakan politik fragmatis sehingga pejabat yang dituntut harus loyal sehingga harus korbankan indepensi PNS yang jelas-jelas melanggar undang-undang nomor 42 tahun 2008 dan tidak bisa melakukan suksesi calon tertentu di wilayah tempat tinggallnya dan wilayah kerjanya, tapi di Kota Tomohon kami menemukan bukti secara diam-diam PNS aktif menjadi tim pemenangan bayangan dengan alasan demi nama dan jabatannya agar tetap dipertahankan.
"Ironisnya menurut penilaian kami kinerjannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya sehingga kinerjanya dinilai abs (asal bapak senang) hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat kota Tomohon" tandas Kojongian
Kojongian menambahkan "DPC PDI Perjuangan Kota Tomohon sebagai Partai pengusung tunggal JonRu-VoP apabila terpilih dan memimpin Kota Tomohon, khususnya dalam penempatan SKPD harus mengacu kepada (the right man on the right place) yang artinya menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dengan mengacu kepada latar belakang kemampuan dan keahlian, dan mendukung pejabat yang idealis dan memiliki prestasi serta kemampuan dalam pengelolaan birokrasi kepemerintahan juga harus mendorong penyesuaian pangkat sesuai kemampuan dan pengalamannya sehingga pelayanan publik dan pembangunan Kota Tomohon akselerasinya cepat dan tepat." ujar Kojongian yang juga Sekjend DPD Taruna Merah Putih Sulut.(Rocky)
0 komentar:
Post a Comment