Rakor yang dipimpin langsung Kapolres Minahasa, AKBP Ronald Rumondor SIK MSi ini diantaranya membahas tentang tata cara kampanye, metode kampanye dan penindakan terhadap pelanggaran dalam kampanye. Dalam rakor ini pula, salah satu poin penting yang mengemuka yakni, dalam pelaksanaan kampanye, dapat dilakukan tim kampanye, petugas kampanye, organisasi pelaksana kampanye, orang per orang atau relawan, yang dimana kesemua elemen tersebut harus didaftarkan oleh pasangan calon dan tim kampanye ke KPU Provinsi Sulut dengan tembusan ke KPU Kabupaten, Panwas dan Polri sesuai tingkatannya. “Pihak Kepolisian punya kewenangan menertibkan atau membubarkan tim kampanye, pelaksana, organisasi relawan atau perorangan yang melakukan kegiatan kampanye namun tidak terdaftar,” tandas Rumondor, usai memimpin rapat.
Ketua KPU Minahasa, Meidy Y Tinangon SSi MSi sendiri menyangkut alat peraga kampanye (APK) mengatakan, apabila ditemukan ada APK yang dipasang selain yang dipasang KPU maka atas rekomendasi Panwas atau atas temuan dan kajian KPU, maka KPU akan memerintahkan penurunan APK kepada tim kampanye. “Bila dalam jangka waktu 1×24 jam perintah tersebut tidak diindahkan maka Panwas akan berkoordinasi dengan Satpol-PP untuk menurunkan APK tersebut,” terang Tinangon. Sementara, hal yang menarik yang mengemuka dalam rakor ini, baik Panwas, Polres maupun KPU Minahasa sendiri belum mengetahui nama-nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan. Rapat ini sendiri turut dihadiri Ketua dan anggota KPU Minahasa, Kapolres Minahasa dan jajaran Perwira Polres Minahasa, Ketua Panwaslu Minahasa, Edwin Sumampouw SIP, serta Kepala Satpol-PP Minahasa, Engelbert Raintung SE (Jeffry)
0 komentar:
Post a Comment