Buktinya, jika anggaran SPPD 30 legislator sekira 5 miliar yang tertata dalam APBD 2016. Dana Jamkesda sekira 6 ribuan masyarakat miskin yang tersebar di Minut hanya menerima sekira Rp 6 M.
"Kesenjangan anggaran antara legislatif dan masyarakat miskin terlalu jauh. Ini menunjukkan 30 anggota dewan Minut tidak punya kepekaan sosial (sense of crisis), tidak ada," ujar ketua Forpmitra Husen Tuahuns kepada media ini.
Ditambahkannya, sebagai wakil rakyat selayaknya anggota dewan memperjuangkan hakhak rakyat sebagaimana yang disampaikan saat kampanye waktu pencalonan.
"Jangan sampai apa yang sudah pernah di kampanyekan dan dijanjikan kepada konstituen hanya sorga teliga untuk meraup pundi-pundi suara," singgung Tuahuns.
Ketua DPRD Minut Berty Kapojos yang dikonfirmasi terpisah terkait ketimpangan anggaran membantah disebutkan legislator tak memiliki kepekaan sosial.
"Sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting anggaran, dewan sudah mengatur sesuai porsi pembagian anggaran sesuai yang diusulkan eksekutif. Untuk anggaran Jamkesda itu dihitung berdasarkan jumlah jiwa. Jadi jumlah sekitar 6 miliar yang ditata di APBD 2016 sudah sesuai dengan apa yang diusulkan ekskutif," terang Kapojos.
Selain itu, Kapojos juga mengaku bahwa dana Jamkesda itu sewaktu waktu bisa ditambah di APBD 2016. "Penambahan dana jamkesda bisa ditambahkan lewat pergesaran atau APBD Perubahan, sepanjang ada usul anrus didukung dan dikawal oleh legislatif.
"Ibu bupati Vonnie dan wakil pak Joppy sudah mencanangkan program untuk pelayanan kepentingan publik. Nah, kita tentunya harus sering sejalan dengan mementingkan kepentingan rakyat kecil dalam hal ini," tutup Kapojos.(Tommy)
0 komentar:
Post a Comment