Secara tegas Ketua Golkar Minut ini pun meminta agar Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) secepatnya menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk bisa melakukan audit investigasi untuk semua izin pertambangan yang dikeluarkan Pemkab Minut kepada PT MMP.
"Diminta kepada bupati untuk menyurat kepada BPK, karena diduga ada potensi penyalagunaan kewenangan atas terbitnya surat-surat izin kepada MMP sejauh ini," kata DeWo, Rabu (2/3/2016).
Dikatakan DeWo, pada audit investigasi nanti akan kelihatan apakah pemerintah berpihak pada pengusaha atau kepada rakyat. "Masyarakat lokal yang ada di seputaran tambang jangan dirugikan. Izin yang diterbitkan pemerintah harus berorientasi pada sosiologi masyarakat jangan berorientasi pada kekuasaan," tegas Ketua Ikatan Pendiri Minahasa Utara (IPMU).
Wowiling juga menyesalkan, dalam penerbitan izin kepada PT MMP, Dekab Minut tidak pernah dilibatkan. "Kondisi pada waktu itu terjadi karena kekuasaan sangan represif bukan hanya kepada rakyat tapi juga kepada institusi mitra. Karenanya, saya berharap agar supaya pemerintah VAP mampu berorientasi pada pendekatan partisipasi masyarakat, jangan hanya membela kepentingan bisnis dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal," tutup Dewo. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment