DEPROV,Elnusanews - Dalam rapat penyempurnaan RAPBD TA 2018 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim TAPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sekretaris Daerah pemprov Sulut Edwin H Silangen mengungkapkan pihaknya akan melakukan rasionalisasi anggaran yang tertata dalam APBD 2018, sebagaimana petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selasa (12/12) siang.
Menurut Silangen, hasil evaluasi pihaknya di Kemendagri, kualitas anggaran saat ini lebih baik dari tahun sebelumnya.\
“Namun, ada saran-saran yang harus diperhatikan. Yaitu harus memerhatikan ketentuan yang berlaku, harus ada efisiensi anggaran dan formulasinya harus sesuai dengan program prioritas pemerintah,” ungkapnya.
Aggaran akan dilakukan rasionalisasi, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan makan minum (mami), baik di Sekretariat Daerah (Setda), SKPD hingga DPRD Sulut.
“Nanti bersama Inspektorat, kami akan melakukan rasionalisasi anggaran. Semua akan dipangkas, tidak terkecuali,” tegas Silangen yang juga adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Praseno Hadi menjelaskan, rasionalisasi anggaran harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Pusat saja sudah tiga kali melakukannya.
“Rasionalisasi, misalnya dana perjalanan dinas Rp116 miliar dipangkas 10%. Jadi, kita sudah bisa berhemat Rp11,6 miliar,” tandas Hadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Andrei Angouw mengatakan, bahwa rencana rasionalisasi yang akan dilakukan pemerintah akan didukung DPRD.
“Prinsipnya, DPRD mengakomodir hasil konsultasi,” kata Angouw.
Dia menjelaskan, bahwa ada perubahan mekanisme konsultasi APBD kali ini.
“Dari pusat memilih konsultasi dilakukan dengan teleconference. Sebelumnya, eksekutif melakukan konsultasi dengan didampingi legislatif. Tapi prinsipnya kan hasil konsultasi diakomodir,” tukas politisi PDIP itu. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment