BOLMONG,Elnusanews - Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.
Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh warga yang ada di Desa Kolingangaan, Kecamatan Bilalang, Kota Kotamobagu. Dimana bangunan SD di daerah tersebut jauh dari kata representatif.
Tak hanya infrastruktur pendidikan, infrastrukut jalan dan listrik desa ini juga tak tersentuh oleh tangan pemerintah daerah.
Menurut salah satu warga desa Kolingangaan, desa yang merupakan desa terpencil di wilayah tersebut butuh sentuhan dari pemerintah karena sangat memperihatinkan.
"Daerah ini merupakan daerah terpencil. Menurut data di diknas daerah kolilingan kondisi sekolah memprihatinkan. Karena kami berkali kali memasukan proposal namun tak kunjung di bangun. Jadi kami meminta gedung dan satab," ucap Sudirman Mokodongan, kepada legislator DPRD Ir Julius Jems Tuuk saat melakukan reses di wilayah tersebut.
Mirisnya lagi, desa yang tercatat hanya memilki 88 Kepala Keluarga (KK) dan 339 jiwa tersebut hanya memiliki satu sekolah saja yakni SD, sedangkan SMP dan SMU warga harus menempuh kurang lebih 20 Km untuk dapat mengenyam pendidikan.
"Setelah anak SD ini lulus sudah tidak ada lagi sekolah lanjutan. Jadi kami disini membutuhkan pendidikan lanjutan," tambah Sudirman.
Selain menguslkan pembangunan infrastruktur sekolah, warga yang mayoritas merupakan petani juga meminta alat-alat pertanian seperti hand traktor, cangkul dan mesin perontok jagung.
Menanggapi hal tersebut, Tuuk yang merupakan personil komisi I DPRD Sulut mengatakan kewenangan pembangunan SD dan SMP berada di pemerintah Kabupaten/Kota, sedamgkan SMU kewenangannya ada pada pemerintah provinsi.
"Jadi, aspirasi ini akan saya koordinasikan dengan ibu walikota Kotamobagu, terkait dengan pembangunan sekolah SMU akan diteruskan ke pemerintah provinsi dalan hal ini Dikda," ucapnya.
Lanjut, terkait dengan aspirasi bantuan alat pertanian, Tuuk meminta agar warga dapat membuat proposal. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment