"Kami awalnya mengusulkan Rp 9 miliar untuk delapan kelurahan, berdasarkan hasil survei kementerian dan tim Kotaku, namun yang disetujui Rp 5,5 miliar," jelas Hendri Sakul Kepala Dinas PRKP, Selasa (4/4/2018).
Ia menjelaskan, warga penerima bantuan perumahan swadaya tidak menerima uang tunai melainkan langsung bahan bangunan saja.
"Kami fasilitasi toko yang kemudian dilakukan lelang pekerjaan, toko yang menang akan menyiapkan bahan bangunan bahkan mengantar ke lokasi, sebab setiap lokasi berbeda harga materialnya," ujar dia.
Ia menjelaskan, setiap kelurahan bisa memperbaiki minimal 30 rumah atau bisa lebih.
"Sekarang programnya berupa perbaikan dan pemeliharaan bukan bangun baru," jelas dia. tambahnya 4 kecamatan yakni Kecamatan Lembeh Selatan, Utara, Madidir dan Maesah.
Sakul menjelaskan, nantinya saat bahan sudah diberikan, masyarakatlah yang akan berswadaya memperbaiki rumah warga yang mendapatkan bantuan.
"Mereka tidak diberikan biaya kerja, jadi nanti kelurahan yang membentuk kelompok masyarakat untuk bekerja, satu kelurahan bisa dibentuk sekitar 6-7 kelompok," kata dia.
Program perumahan swadaya tersebut hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Dan untuk program ini, setiap kelurahan akan disediakan satu fasilitator yang sudah dilatih sebelumnya.
"Program ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya seraya menambahkan nilai bahan untuk perbaikan antara Rp 17 juta per rumah. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment