Rapat EPRA ini langsung dipimping Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) didampingi Sekertaris daerah Ir. Jimmy Kuhu dan para Asisten dilingkup Pemkab Minut. Bupati VAP meminta penjelasan dari 35 SKPD yang masuk pada zona merah yang telah di nilai oleh Tim EPRA dimana sampai pada posisi 31 Maret 2018 penyerapan anggaran masih belum maksimal.
“Kepada SKPD yang masuk pada zona merah, satu persatu saya ingin ada penjelasan dari kepala SKPD kenapa realisasi anggaran sampai pada posisi akhir bulan April tidak maksimal” tanya Bupati VAP.
Bupati VAP juga meminta pertanggung jawabkan kepada 35 SKPD yang masuk zona merah diantaranya Kecamatan Wori, Talawaan, dinas perumahan dan pemukiman, dinas pendidikan, Sekretariat DPRD, Kecamatan Likupang Selatan, Bagian hukum, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas perhubungan, Dinas Perhubungan badan keuangan, kecamatan Airmadidi, badan perencanaan penelitian dan pembangunan, Dinas Sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas kepemudaan dan olahraga, bagian kesra, bagian administrasi pembangunan, dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja koperasi usaha kecil dan menengah, bagian umum dan perlengkapan, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bagian administrasi pengadaan barang dan jasa RSUD walanda Maramis, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, bagian humas dan protokol, Puskesmas Wori, Puskesmas Kema, Puskesmas Mumbune, Puskesmas Talawaan, Puskesmas Kolongan, Puskesmas Likupang timur, Puskesmas Airmadidi, Puskesmas Tinongko, Puskesmas Kauditan, Puskesmas Batu, Puskesmas Tatelu.
Bupati VAP menegaskan agar secepatnya diperbaiki serta mencari solusi apa yang menjadi kendala.
“Besok bagi ke 35 perangkat daerah yang mendapat rapot merah untuk menghadap saya. Serta kepada semua SKPD yang ada agar dapat bekerja lebih giat lagi sesuai dengan aturan yang ada,”ujar Bupati Minut. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment