Manado, Elnusanews - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara
dilaksanakan, Rabu (18/4/2018) di Convention Hall Grand Kawanua International City (GKIC) Kairagi Kecamatan Mapanget.
Musrembang ini di hadiri oleh Walikota Manado DR. Ir. G. S Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA bersama Walikota dan Bupati se-Sulawesi Utara.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut itu dibuka Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) DR. Soni Sumarsono, MDM didampingi Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E Kandouw.
Dalam sambutan, Dirjen Otda Sumarsono mengatakan Musrenbang sangat penting untuk mensinkronisasikan program pemerintah daerah sampai pemerintah pusat.
Termasuk dengan sistem pemerintahan presidentil negara Indonesia yang tegak lurus dari bawah ke atas. "Sistem presidentil di negara kita merupakan satu kesatuan pemerintahan yang tegak lurus, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sampai pemerintahan di desa dan kelurahan," ucap mantan Penjabat Gubernur Sulut itu. Ia mengatakan, meski berbeda-beda warna partai, pemerintahan di Indonesia tidak boleh jalan sendiri-sendiri. "Jangan sampai Presiden jalan ke utara, Gubernur jalan ke Selatan atau Bupati/Walikota jalan ke barat.
Sistem pemerintahan presidentil harus sinkron dari atas ke bawah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Meskipun beda warna partai sekalipun kepala daerah dari oposisi tetapi pemerintahannya harus tegak lurus sampai ke presiden," tandas Sumarsono.
Sementara itu Walikota Manado GSVL mengatakan, Pelaksanaan Musrenbang tahun 2019 tingkat Provinsi Sulut untuk membahas berbagai usulan kabupaten/kota se-Sulut yang nantinya akan dibawa ke Musrenbang Nasional.
"Musrenbang RKPD tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Utara ini sangat penting bagi kami di Kota Manado. Karena dalam kegiatan ini, berbagai usulan terkait pembangunan di kota Manado ikut dibahas, termasuk usulan ke pemerintah pusat," tandas Walikota Vicky Lumentut.
Dirinya berharap, tahun 2019 mendatang akan banyak prioritas pembangunan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang masuk ke Kota Manado.
"Kita semua berharap, pada tahun 2019 mendatang ada banyak proyek pembangunan yang mengunakan dana APBN masuk ke Kota Manado," jelas GSVL.
Tampak hadir mendampingi Walikota Vicky Lumentut sejumlah pejabat di jajaran Pemkot Manado diantaranya, Kepala Bapelitbang DR Liny Tambayong, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) DR Peter KB Assa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir Misye Wollah, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Charles Rotinsulu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Steven Runtuwene SSos serta Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Inov Walelang. Dalam acara tersebut, Walikota Vicky Lumentut juga menanda-tangani Nota Kesepahaman RKPD 2019 serta menerima penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2018 untuk Kota Manado bersama Kota Kotamobagu dan Kota Tomohon.
(moris).
Termasuk dengan sistem pemerintahan presidentil negara Indonesia yang tegak lurus dari bawah ke atas. "Sistem presidentil di negara kita merupakan satu kesatuan pemerintahan yang tegak lurus, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sampai pemerintahan di desa dan kelurahan," ucap mantan Penjabat Gubernur Sulut itu. Ia mengatakan, meski berbeda-beda warna partai, pemerintahan di Indonesia tidak boleh jalan sendiri-sendiri. "Jangan sampai Presiden jalan ke utara, Gubernur jalan ke Selatan atau Bupati/Walikota jalan ke barat.
0 komentar:
Post a Comment