Dalam sambutan Gubernur Sulut yang dibacakan oleh Kaban Beppeda Ricky Toemandoek mengatakan dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Maka setiap perangkat daerah lingkup Pemprov Sulut wajib melakukan perencanaan Aplikasi SIMDA berbasis e-planning dalam rangka mendukung program pemerintah pusat.
"Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SIMDA Perencanaan Satu Tahunan ini bertujuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang tersistem sesuai peraturan perundang-undangan. Dan untuk mewujudkan konsisten atas dokumen-dokumen perencanaan di bidang keuangan. Selanjutnya pembangunan basis data perencanaan pembangunan guna mengimplementasikan data berbasis online," ungkapnya.
Lanjutnya kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemerintah ODSk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi terkait pengelolaan keuangan daerah.
"Untuk itu sistem e-planning yang ada dalam SIMDA sangat mendukung dalam merencanakan pembangunan daerah secara satu tahunan, melalui penyusunan rencana yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan dan mekanisme yang ada," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Sulut Kwinhatmaka mengatakan
implementasi Bimtek ini adalah untuk menghindari tindakan – tindakan seperti korupsi dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang.
"Jadi tujuannya ini untuk menghindari tindakan korupsi, karena ini sudah sesuai dengan komitmen pemerintah provinsi dengan KPK, maka lahirlah sistem berbasis e-planning dalam aplikasi SIMDA perencanaan itu," tandasnya.
Diketahui kegiatan yang diprakasai oleh Kepala Bidang (Kabid) Monitoring dan Evaluasi Danny Kaurow dan sebagai narasumber oleh Kepala BPKP Sulut Kwinhatmaka.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment