Dalam arahannya Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw secara tegas mengatakan para pengelola keuangan jangan sampai melakukan 'permainan' dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, itu akan bermuara ke pidana hukum.
"APBD itu mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai pertanggungjawaban semua dimonitor baik tunai maupun aset bergerak dan lebih transparan sesuai aturan yang ada," terang wagub.
Para pengelola keuangan, diingatkan wagub jangan terlena dengan banyaknya keuangan yang dikelola.
"Sekarang ini BPK sedang melakukan pemeriksaan. Tahun lalu Pemprov Sulut mengelola Rp4,3 triliun. Tidak ada cerita semua harus diaudit, SPJnya harus jelas," tuturnya.
Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai ini mengharapkan para birokrat lebih mementingkan kesejahteraan rakyat, daripada kantongnya.
"Baru tiga tahun di pemerintahan, saya baru tahu mereka hanya memikirkan kegiatan. Mereka inginkan apa torang pe untung, berapa torang pe bagian dari kegiatan-kegiatan. Jangan sekali-kali berpikir begitu," tegas wagub.
Buktinya, tahun lalu ada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Kebanyakan berasal dari Minahasa Selatan.
"Ada upaya melindungi mereka, tapi dari pusat bilang pecat," sambungnya.
Wagub pun mengharapkan hal tersebut tak terjadi lagi.
"Selalu saya bilang lebih baik tidur sedap daripada makan sedap. Filosopi sederhana ini harus diingat baik-baik pengelola keuangan," tandas wagub.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Asiano G Kawatu mengatakan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan harus dilaksanakan.
"Ini harus digelar karena setiap tahunnya ada saja yang diupdate," ujarnya.
Ia mengatakan SMA/SMK diharapkan dapat mengikuti tahapan pengelolaan aset yg bersumber dari dana BOS dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah di tandatangani oleh bapak Gubernur sulut, dimana mewajibkan proses rekonsiliasi aset pada bidang aset BKAD Sulut sebelum proses penerbitan SPP SPM
"Sementara untuk pengelolaan hibah diharapkan para calon penerima hibah dapat mengerti dan mempedomani semua aturan dan persyaratan pemeberikan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sulut. Serta kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah turut hadir dalam pembangunan fisik rumah ibadah di Minahasa Selatan secara khusus dan Sulawesi Utara secara umum," pungkasnya.
Adapun, pada kesempatan ini dilakukan penandatangan hibah tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Hadir pada acara ini, diantaranya Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar, Kepala Satpol-PP Sulut Steven Liow, Staf Khusus Gubernur Lucky Rumopa.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment