Kepala Dinas PMD Mitra Arnold Mokosolang menjelaskan dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ini, merupakan kunjungan mitra kerja serta akan membahasa progres APBDes dana desa tahun 2021 dan evaluasi terhadap laporan desa yang sudah masuk di meja kerja PMD serta progres kerja kedapandan.
“Laporan yang dimaksut adalah hukum tua wajib memasukan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupat, ini beda dengan laporan Realisasi Dana Desa. ini Kewajiban dan peringatan tegas buat para hulum tua agar segera membuat laporannya,” jelas Mokosolang.
Lanjut Mokosolang, berkaitan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), juga menjadi agenda pembahasan. Diakui Kadis PMD, ada beberapa desa yang memiliki SILPA di tahun 2020. Konsekwensinya akan mempengaruhi anggaran dana desa pada tahun berikutnya.
“Apa lagi desa yang memiliki SILPA diatas 30 persen. Oleh Kementerian Desa akan memberikan sangsi pemotongan pengurangan anggaran dana desa di tahun selanjutnya. Itu juga menjadi bahan evaluasi kami,” ungkapnya.
Selain itu, dijelaskan Mokosolang, sebelumnya Dinas PMD sudah melaksanakan launching dana desa tahun 2021 untuk 5 desa. Dan untuk 130 desa, pihaknya berupaya bulan Februari, dana desa sudah dapat dicairkan.
“Untuk evaluasi dana desa, kepada komisi I DPRD Mitra kami jawab tuntas semua,” pungkas Kadis PMD. (***)
0 komentar:
Post a Comment