DEPROV,Elnusanews - Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut m, Stella M. Runtuwene mendesak pihak Dinas Perhubungan untuk segera melakukan penertiban terkait tarif angkutan umum AKDP.
Menurutnya hal ini penting mengingat saat ini penetapan tarif sepihak yang diberlakukan pemilik kendaraan dinilai sangat.
" Dinas jangan diam dan berpangku tangan, saat ini masyarakat membutuhkan kejelasan soal tarif angkutan, pasalnya ditengah kondisi susah akibat pandemi covid 19, tarif angkutan AKDP justru naik 100 persen dan kondisi ini terkesan dibiarkan," kata Runtuwene, saat Komisi III DPRD Sulut menggelar Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Dinas Perhubungan yang digelar Senin (8/02/21) kemarin.
Dikatakan politisi Nasdem Sulut ini, jasa angkutan umum sangat dibutuhkan masyarakat menegah kebawah dan hal ini perlu mendapatkan perhatian.
" Soal tidak ada kenaikan tarif itu benar, tapi kondisi dilapangan prateknya kenaikan tarif sepihak itu ada dan ini yang terjadi. Harusnya ada penertiban atau paling tidak ada edaran yang wajib ditempel disemua angkutan agar diketahui besaran tarif yang berlaku sebagaimana SK Gubernur," tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lynda Wantania berjanji akan melakukan penertiban tarif untuk semua trayek AKDP.
" Kami akan segera melakukan penertiban keterminal- terminal," kata Wantania.
Diketahui, kenaikan tarif sepihak yang dilakukan para sopir bersama pengusaha dibidang transportasi darat di wilayah Provinsi Sulut ini sudah berlangsung sejak pandemi covid terjadi, juga diakibatkan turunnya jumlah penumpang dan adanya pembatasan jumlah penumpang.(RaKa)
0 komentar:
Post a Comment