TOMOHON,Elnusanews - Belum lama ini Polres Tomohon kembali mengungkap sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Atas mencuatnya kasus tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Sulut, dr Kartika Devi Kandow-Tanos mengaku sangat prihatin.
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, sebab sebagian besar korbannya adalah anak perempuan.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang selama ini telah berhasil mengungkap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Tomohon. Kasus ini membuat pilu kita semua," kata dr Kartika Devi Kandow-Tanos, yang juga selaku Sekretaris TP-PKK Sulut itu kepada elnusanews.com, Jumat (2/9/2022) via telpon.
Lanjutnya, dengan kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi tentunya dibutuhkan perhatian ekstra kita semua, terlebih para orang tua untuk bisa lebih memperhatikan anak-anaknya dan masyarakat pada umumnya.
"Jeli melihat jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadi disekitarnya diharapkan segera melaporkan ke aparat kepolisian atau UPTD PPA Kab/Kota," harapnya.
Kepada Pemerintah Kab/Kota dirinya berharap agar lebih sering lagi mensosialisasikan tentang jenis-jenis kekerasan terhadap anak di sekolah-sekolah, sekaligus mengedukasi anak-anak ini agar terhindar dari kekerasan. Dan juga bagaimana cara melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya ataupun anak lain disekitarnya.
"Untuk itu saya mengajak kepada seluruh stakeholder untuk mengeratkan sinergitas, kita komitmen menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara kita sama sama mengajak masyarakat, ambil bagian dalam meningkatkan pengawasan di lingkungan masing masing, serta masyarakat pun harus mengetahui ada undang undang yang melindungi mereka (Perempuan dan Anak)," ungkapnya.
Tambah dr Devi sapaan akrabnya mengakui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi peningkatan yang signifikan.
“Jangan dilihat kasusnya meningkat. Tapi (lihat) korban dan keluarga sudah banyak yang melapor,” katanya.
Jumlah kasus meningkat itu, tak membuat pihaknya patah semangat untuk melakukan pendampingan.
“Kami terus berusaha lebih keras melakukan pendampingan korban-korban kekerasan perempuan dan anak di Sulut,” tukasnya.
Kendati demikian, ia mengakui pendampingan juga perlu dilakukan di kabupaten/kota.
“Sinergitas itu sangat penting. Kita tak bisa bekerja sendiri. Kita minta bantuan terutama masyarakat, media massa untuk turut sama-sama sosialisasikan betapa penting speak up. Berani, melihat, merasakan sendiri sebagai korban tahu melapor ke siapa,” tuturnya.
Ia mengimbau para korban kekerasan tidak dipublish ke media sosial. Nantinya akan viral, membuat korban sendiri yang akan malu.
“Lapor dulu ke polisi terdekat, atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lewat UPTD-PPA atau bisa via aplikasi Laker,” jelasnya.
Bila lapor ke pihaknya, akan langsung dilakukan pendampingan.
“Catat! Semuanya (pendampingan) gratis atau tidak ada pungutan liar,” tukasnya.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment