Media Workshop BPK, Sejumlah wartawan Pertanyakan Kasus Makan Minum

Kepala Perwakilan BPK Sulut Andy Lologau

 SULUT,Elnusanews - Kasus dugaan penyimpangan pos anggaran makan minum di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, menjadi bahan soroton bagi awak media pada acara forum media workshop yang di gelar ooleh BPK RI Perwakilan Sulut, Jumat (12/12) kemarin.

Kasus tersebut yang dilaporkan oleh Gubernur Sarundajang sendiri kepada aparat kepolisian beberapa waktu lalu, menjadi buah bibir bagi kalangan pers liputan pemprov sulut, ternyata pihak BPK terkesan tidak proaktif melaporkan kasus tersebut ke instansi penegak hukum, dalam hal ini komisi pemberantasan korupsi (KPK). dari hasil pemeriksaan BPK ada kerugian negara mencapai 8,5 miliar kalu melihat angkanya kasus ini tepat ditangani KPK, ujar salah satu wartawan .

Kepala Perwakilan BPK Sulut Andy Lologau menjelaskan sesuai dengan ketentuan pihak nya tidak punya wewenang untuk melaporkan kasus dugaan penyimpangan yang kami temukan tersebut.

''Yang punya wewenang kepala BPK RI, kami hanya melapor hasil pemeriksaan termasuk kepala kelapa daerah dan ketua DPRD ,'' terangnya.

Soal dugaan kerugian negara, Lologau mengatakan setelah laporan hasil pemeriksaan di sampaikan pemerintah provinsi langsung menyetorkan dana tersebut ke kas daerah sebesar 8 miliar.

'' namun ada dana sejumlah 8 miliar yang tidak di yakini kewajarannya . totalnya mencapai 16 miliar yang disetorkan baru 12 miliar tetapi yang sisa 6 miliar dokumen pertanggungjawabannya sementara kami lakukan pemeriksaan ,'' tuturnya.

8:29 AM