SULUT,Elnusanews - Asisten II Setdaprov Sulut Sanny Parengkuan mengatakan kelangkaan bahan bakar jenis Gas yakni LPG 3 kg di Sulawesi Utara di sebabkan kelalaian pihak Pertamina.
"Seharusnya pihak pertamina memiliki buffer stock mengantisipasi keterlambatan penyaluran gas elpiji di wilayah Sulawesi Utara (SULUT).
Penegasan ini diutarakan Asisten II Setdaprov Sulut Sanny Parengkuan kepada elnusanews.com usai Rakor antara pemprov dan pihak pertamina serta Hiswana Migas, Senin (11/5) di ruang WOC Kantor Gubernur.
Sementara itu, pihak Pertamina melalui Sales Executive Elpiji Sulut, Ahmad Ubaidilah Maksum mengatakan ketersediaan elpiji di sulut sebesar 176MT, ini pun sudah mencakup gas subsidi dan non subsidi.
"Untuk penyaluran di sulut pertamina memiliki 3 buah kapal pengangkutan, akan tetapi hanya 1 kapal yang beroperasi, dan bisa melayani pasokan gas elpiji di Sulut" ujar ahmad.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Jane Mendur SE, mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat mengawasi pangkalan-pangkalan gas elpiji, jika mereka menjual tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Lanjut Mendur, jika pangkalan tersebut menjual gas elpiji diatas HET, maka pamerintah kabupaten/kota akan mencabut izin usaha pangkalan tersebut.
"Saya menghimbau kepada masyarakat di sulut, agar jangan kwatir ketersediaan gas elpiji akan segera normal seperti biasanya," tuturnya.
Mendur juga menambahkan apabila ada pangkalan yang menjual diatas HET, maka masyarakat diminta segera melaporkan pangkalan tersebut ke pemerintah.(roker)
"Seharusnya pihak pertamina memiliki buffer stock mengantisipasi keterlambatan penyaluran gas elpiji di wilayah Sulawesi Utara (SULUT).
Penegasan ini diutarakan Asisten II Setdaprov Sulut Sanny Parengkuan kepada elnusanews.com usai Rakor antara pemprov dan pihak pertamina serta Hiswana Migas, Senin (11/5) di ruang WOC Kantor Gubernur.
Sementara itu, pihak Pertamina melalui Sales Executive Elpiji Sulut, Ahmad Ubaidilah Maksum mengatakan ketersediaan elpiji di sulut sebesar 176MT, ini pun sudah mencakup gas subsidi dan non subsidi.
"Untuk penyaluran di sulut pertamina memiliki 3 buah kapal pengangkutan, akan tetapi hanya 1 kapal yang beroperasi, dan bisa melayani pasokan gas elpiji di Sulut" ujar ahmad.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Jane Mendur SE, mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat mengawasi pangkalan-pangkalan gas elpiji, jika mereka menjual tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Lanjut Mendur, jika pangkalan tersebut menjual gas elpiji diatas HET, maka pamerintah kabupaten/kota akan mencabut izin usaha pangkalan tersebut.
"Saya menghimbau kepada masyarakat di sulut, agar jangan kwatir ketersediaan gas elpiji akan segera normal seperti biasanya," tuturnya.
Mendur juga menambahkan apabila ada pangkalan yang menjual diatas HET, maka masyarakat diminta segera melaporkan pangkalan tersebut ke pemerintah.(roker)
0 komentar:
Post a Comment