Warning orang nomor dua di Sulut itu disampaikan pada Rapim
Tim Realisasi Percepatan Anggaran (TEPRA) dulunya (TEPPA)di ruang Mapaluse
Kantor Gubernur, Senin (18/5) kermarin, yang ikut didampingi Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng MSi.
“Paling lambat Bulan Juni 2015 tindaklanjut dari semua temuan
BPK RI sudah tuntas, termasuk temuan-temuan
pemeriksaan BPK yang sedang berlangsung saat ini, kita harus prokatif, datang
menjelaskan jika dipanggil oleh ouditor pemeriksa,” ujar Kansil.
Karena kita semua telah berkomitmen agar tahun ini ada
perubahan opini terhadap hasil pemeriksaan tahun 2014 lalu., jelas Kansil.
Bagian lain Kansil minta SKPD yang ada proyek fisik, mestinya
rajin turun lapangan untuk monitoring bagaimana realisasi penyelesaian fisik. Karena sudah ada
yang 100 selesai, namun Satker yang bersangkutan tidak tau, karena malas turun
lapangan, tegasnya, sembari menyebutkan, Kepala SKPD rutin tiap minggu
melaporkan realisasi fisik proyek-proyek yang ada kepada Gubernur. Laporan
tersebut tidak hanya APBD tapi juga APBN.
Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menyebutkan, dari Rapim TEPRA,
per 30 April 2015 bahwa hasil kinerja
APBD Provinsi dari Pagu anggaran sebesar 2.641.789.104.310, realisasi keuangan
hanya mencapai Rp.525.980..210.668,12 (19,91 %) begitu pula dangan realisasi
fisik hanya 21.65 %.
Sementara untuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
masih terdapat 25 SKPD yang masih bermasalah dalam penginputan/pengisian
kegiatan RUP. Untuk unit pelayanan pengadaan (ULP) PA/KPA melalui pejabat
pengadaan segera melaksanakan proses pengadaan kendaraan dinas melalui
E-Purchasing (E-Katalog) untuk jenis kendaraan dan daftar harga, Jelas mantan
Karo Umum.
0 komentar:
Post a Comment