DEPROV,Elnusanews -- Terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Pemkab Bolmong dan di susul oleh Pemkot Manado, dinilai oleh personil Komisi II DPRD Sulut Edwin Y Lontoh dapat merugikan masyarakat itu sendiri.
Menurutnya, memang memindahkan RKUD merupakan kewenangan kepala daerah, akan tetapi kepala daerah tersebut juga harus berfikir BSG ini dibentuk agar supaya daerah ini lebih maju.
"Namanya juga bank sulut untuk Sulut, bank Sulut milik rakyat Sulut, seharusnya para kepala daerah ini kan harusnya berpikir bagaimana lebih memajukan daerah yaitu torang pe bank yakni, bank sulut.
Beda halnya kalau seandainya dana yang dipindahkan adalah dana pribadi, itu no problem. Tapi ini adalah uang negara," ungkap Lontoh, saat diwawancarai oleh wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/02/19)
"Jadi, uang ini kan bukan uang milik kepala daerah tapi uang milik rakyat, seharusnya ada pemikiran untuk bagaimana membesarkan bank sulut ini, bagaimana membesarkan daerah ini," tambahnya lagi.
Politisi partai Demokrat ini juga mengatakan, saham yang ada di BSG bukan hanya milik sulut saja, melainkan ada saham yang juga milik provinsi Gorontalo.
"Disitu juga untuk namanya saham dari stockholder yang termasuk, bukan hanya beberapa kabupaten. Tapi di situ termasuk Sulut 15 kabupaten/kota dan, Gorontalo kurang lebih 9 kabupaten/kota di situ. Jadi, total kurang lebih ada 20 kabupaten/kota. Nah, BSG ini hidup karena apa? Karena gaji pegawai yang diagunkan melalui SK gaji. Nah, sekarang kalau dengan ditariknya RKUD terus terjadi kredit macet, berarti Ini menimbulkan kerugian negara, nah ini bisa bahaya," tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa terbentuknya BSG pastinya ada campur tangan dari DPRD, begitu pula dalam hal penyertaan modal pasti dirapatkan lewat DPRD. Maka dari itu dalam hal penarikan RKUD tentunya harus juga sepengetahuan DPRD.
"Ingat, terbentuknya BSG pasti kan DPRD dan Pemda dalam hal memasukan penyertaan modal itu harus dirapatkan terlebih dahulu, dibicarakan bersama dalam hal untuk penyertaan modal masuk ke BSG tersebut, karena apa? dana atau uang yang dimasukkan di BSG itu adalah uang rakyat, dan itu harus dipertanggungjawabkan dan akan diperiksa. Rp1 saja kerugian negara dianggap korupsi," paparnya.
Legislator yang dikenal kritis ini berharap kepada kepala kepala daerah yang sahamnya ada di BSG kiranya dapat berfikir bagaimana memajukan BSG.
"Jadi, saya berharap agar supaya para kepala kepala daerah, para bupati para wakil bupati, Walikota dan wakil walikota juga dapat berpikir bagaimana cara kita membesarkan bank daerah terutama bank sulut ini, agar supaya kedepan lebih maju dan lebih eksis sampai dengan nasional," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment