Guru Honor Bakal Dinonaktifkan, Komis A DPRD Bitung Berang

BITUNG,Elnusanews - Dalam waktu dekat ini DPRD Kota Bitung akan mengagendakan rapat kerja bersama istansi terkait dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung terkait insentif bagi para guru honor, hari ini (11/3/2016).

Pasalnya, pemberian gaji THL guru sejak lalu hanya diongkos lewat dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan guru bersangkutan.

Dari data yang diperoleh bahwa, dalam APBD tahun 2016 terdapat dana khusus bagi guru honor non PNS atau tenaga harian lepas (THL) baik tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. bahwa 200 orang guru THL yang terkontrak hanya diisi oleh guru-guru yang mempunyai hubungan khusus atau kekerabatan atau titipan dari oknum-oknum pejabat.

Salah satu yang dialami JS alias Nona guru bidang studi Pendidikan Jasmani (Penjas) SD Inpres 6/84 Bitung, kepada sejumlah wartawan mengakui dirinya tak masuk pada daftar kontrak APBD.

" Padahal mengajar sekitar 15 jam perminggu dan sudah berlangsung selama 13 tahun dengan gaji terakhir Rp.500 ribu ," katanya.

Ia menjelaskan bahwa alasan dirinya tidak dikontrak karena tidak menjalani pendidikan sarjana.

" Katanya dari ínfo yang berkembang saat ini wajib dikontrak guru honorer tersebut yang memiliki ijasa S1 ," jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung Victor Tatanude SH  mengatakan, insentif bagi THL guru yang dianggarkan dalam APBD tidak ada syarat harus sarjana.

Apabila ada rekayasa administrasi atau kolusi dari oknum-oknum tertentu.

" Maka pihaknya akan membawa pelanggaran ini ke jalur hukum ," tegas Tatanude, Kamis (10/3/2016).
Ia mengatakan, pihak DPRD Kota Bitung sudah mengagendakan akan memangil mitra kerja dengan istansi yang bersangkutan dan membahas hal tersebut.

" Tinggal menunggu hari tanggal untuk dibicarakan menindaklanjuti keluhan para guru honorer ," jelasnya.
Menurut pria vokal ini, menegaskan THL akan diberikan insentif kepada guru yang sudah bekerja diatas 3 tahun.

" Jika terbukti guru tersebut dipangkas itu merupakan pelagaran yang salah bagi pemerinta Kota Bitung. Dan  kejanggalan terkesan kolusi ," pungkasnya. (Rego)

9:14 PM