Penyerapan Anggaran Dana Dekon Rendah, Wagub "Marah Besar" Kepada 15 SKPD

SULUT,Elnusanews  - Rendahnya penyerapan anggaran dana Dekon di sejumlah SKPD lingkup Pemprov Sulut.

Ternyata SKPD yang mengelola anggaran dari pemerintah pusat tersebut kurangnya pengawasan SKPD dan tidak termonitor oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam investigasinya di temui ada sebanyak 15 SKPD yang mengelola dana dekon dari pemerintah pusat yang besaranya melebihi 500 % dari dana APBD di SKPD tersebut.

Kandouw  kepada pers, Rabu (27/4/2016) usai membuka Rakor Kehumasan di ruang rapat CJ Rantung membeberkan, dimana rendahnya penyerapan anggaran di 15 SKPD di Pemprov Sulut ternyata mereka disibukan dengan program tugas pembantuan yang didanai oleh pemerintah pusat, dan mengenyampingkan program SKPD yang di danai oleh APBD.

Kandouw, juga merasa kecewa didapati berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Milik Daerah (BPKMD) Pemprov Sulut Olvie Ateng, dimana ke 15 SKPD tersebut, sampai saat ini belum memasukan laporan keuangan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, padahal sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan.

Kandouw pun memastikan ke 15 kepala SKPD yang mengelola dana tugas pembantuan dari pemerintah pusat, akan di evaluasi, bahkan berujung pada pencopotan jabatan.

Diketahui berdasarkan data dari kementrian dalam negeri, realisasi belanja SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota se indonesia, sampai dengan 27 april 2016, Sulut masuk peringkat ke 5, dengan penyerapan anggaran mencapi 15,2%, sedangkan untuk peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Lampung 19,6%, disusul Jawa Timur 18,6%, Kalimantan Selatan 18,1%, Gorontalo 17,3%. Sedangkan di tingkat Kabupaten dan Kota, tidak ada satupun yang masuk 5 besar, dari realisasi belanja APBD tingkat nasional.

(ROKER)

1:35 PM