MINAHAS,Elnusanews – Sebagai bentuk tindak lanjut atas terbentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Minahasa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano sepakat menandatangani nota kesepakatan, bertempat di ruang kerja Bupati Minahasa.
Kepala Kejari Tondano Saptana Setyabudi SH MH mengatakan bahwa, kerjasama ini dilakukan dibidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, salah satunya dengan memberikan pendampingan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa yang menangani Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
“Ada kecenderungan yang mana SKPD takut untuk menggunakan anggaran dalam kegiatan-kegiatan tertentu sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran. Mestinya tak perlu takut, karena tidak akan ada masalah jika peruntukan dan pelaporannya jelas,” ujarnya Setyabudi.
Dia menambahkan, bila nanti ada kesalahan dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), maka tidak serta merta diproses hukum melainkan melihat letak kesalahannya lebih dahulu.
Sementara, JWS dalam hal ini berterimakasih dan menyambut baik penanda tanganan nota kesepakatan ini. Dirinya mengatakan, selain penanda tanganan pemberian bantuan hukum bagi Pemkab Minahasa, hal ini juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antara pihak Kejari Tondano dan Pemkab Minahasa.
“Kami juga mengapresiasi Kejaksaan yang membantu kami dalam hal penyerapan anggaran. Memang ada ketakutan para pengelola keuangan disetiap SKPD dalam membelanjakan anggaran. Karena itu saya menghimbau kepada semua jajaran Pemkab Minahasa agar punya tekad yang kuat untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan terbentuknya TP4D di Kabupaten Minahasa maka diharapkan Kejaksaan dan Pemkab Minahasa dapat bersinergi mendukung peningkatan serapan anggaran,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini, Ketua TP4D Minahasa Ryan J Untu SH yang juga sebagai Kasie Intel Kejari Tondano serta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Tondano. Sedangkan dari Pemkab Minahasa turut dihadiri Sekdakab Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, Asisten I Dr Denny Mangala MSi, Staf Khusus Bupati Minahasa Bidang Hukum, Inspektur, Kaban BPMPD, Kaban BPKBMD dan Kabag Hukum.
Adapun dalam nota kesepakatan ini, pihak Kejari Tondano akan mengedepankan upaya preventif dengan melibatkan inspektorat. Sedangkan, TP4D itu sendiri memiliki fungsi yakni, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive.
Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian Keuangan Negara.
Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup telah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara.(Jeffry)
0 komentar:
Post a Comment