Hal ini disampaikannya dalam Workshop Kehumasan, Rabu (27/04) di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur.
Dalam acara yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut ini, Wagub menegaskan dua landasan yang perlu diperhatikan aparat kehumasan.
Landasan pertama yakni harus idealis dan kedua harus pragmatis. Idealis dimaksudkan agar humas dapat menjembatani informasi pemerintahan secara keseluruhan kepada publik melalui rekan kerja yakni jurnalis.
Sementara pragmatis haruslah diikuti dengan realistis, penyampaian informasi haruslah sesuai realita.
“Humas jangan terlalu fokus pada pencitraan kepala daerah, sebab dalam ilmu komunikasi pencitraan berlebihan kepada kepala daerah adalah hal yang buruk.
Sebab berita/informasi yang memuat terlalu banyak pencitraan kepala daerah pada suatu titik akan menimbulkan kemuakan publik terhadap informasi atau berita pencitraan tersebut,” ingat Wagub dalam kegiatan yang diikuti pelaku Kehumasan di SKPD pemprov Sulut, humas Pemkab/Pemkot se Sulut dan JIPS.
Dalam kesempatan ini, Wagub juga menyentil soal pemberian advetorial kepada perusahaan pers.
Menurutnya, kue APBD untuk iklan/advetorial sangatlah terbatas. "Karenanya Humas haruslah bijaksana dalam membaginya. Harus proporsional, dilihat dari rating, oplah dan lain sebagainya," ungkapnya.
Di sisi lain, Wagub juga menyindir wartawan untuk terus profesional. “Pers juga harus tahu diri, jangan oplah hanya 200 eksemplar tetapi minta harga yang sama dengan yang beroplah ribuan. Demikian halnya dengan media online dan radio,” imbuhnya.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment