MANADO, Elnusanews – Bertempat di Hotel Quality Manado, Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema diskusi "Mengukur Indeks Demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulut" Senin (25/06).
Seperti yang telah diketahui bersama Sulut dalam beberapa tahun terakhir menerima penghargaan dari Presiden Jokowi sebagai daerah yang memiliki indeks demokrasi baik. Namun justru hal tersebut pemprov Sulut mengabaikan kegiatan tersebut.
Sejatinya, FGD diagendakan akan dibuka Kaban KesbangPol Meky Onibala pada pukul 09.00 WITA, namun hingga FGD hari pertama selesai pukul 14.40 WITA, tak tampak pejabat Pemprov Sulut hadir, kecuali bapak J. Pontoh dari Biro Hukum yang hadir pada siang hari.
Ketidakhadiran pejabat Pemprov Sulut membuat kecewa panitia dan peserta yang hadir. Padahal, FGD IDI merupakan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi untuk mengetahui sejauh mana jalannya demokrasi di provinsi Sulawesi Utara.
“Sangat disesalkan pejabat eselon 2 Pemprov Sulut yang diundang telah menyatakan kesediaan hadir ternyata tidak hadir untuk membuka kegiatan FGD. Mungkin ada kaitan dengan penyelenggaraan Pilkada di Minahasa seperti ada kepanikan. Mestinya kalau berhalangan dapat dikoordinasikan diganti dengan pejabat lain,” tukas pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka.
Diketahui, FGD IDI menghadirkan masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti wartawan, tokoh agama, ormas adat, mahasiswa, praktisi, LSM dan lainnya.
FGD berlangsung 2 hari, Senin sampai Selasa (25-26/6/2018).
Di awal FGD, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik, Harmawanti Marhaeni, M.Sc, mengatakan DPRD yang ada di Sulut baik dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Provinsi tidak ada peningkatan selama beberapa tahun terakhir.
“Karena itu peran DPRD Perlu ditingkatkan,” kata Harmawanti Marhaeni saat membawakan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara tahun 2017, Senin (25/6/2018) di Hotel Quality Manado.
Alasannya, selama ini DPRD begitu sedikit menghasilkan Perda. Padahal salah satu tugas penting DPRD membentuk perda di kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.
“Hal ini disebabkan perda inisiatif masih kurang banyak dihasilkan. Untuk itu kami harap selanjutnya bisa ditingkatkan,” terangnya Harmawanti Marhaeni.
(RaKa)
0 komentar:
Post a Comment