Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw membuka rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se-provinsi sulut yang dirangkaikan sosialisasi permendagri no 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2019 di ruang C J Rantung Kantor Gubernur kamis (7/6/2018) kemarin.
Disamping itu, tahap perencanaan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
"Tahap perencanaan harus difokuskan pada pada program pokok prioritas kubutuhan pembangunan dan isu yang berkembang dalam masyarakat seperti infrastruktur ekonomi dan sosial," kata Wagub Kandouw.
Lanjut Kandouw, Khusus bagi daerah perbatasan oleh pemerintah pusat diberi perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan.
"Untuk itu setiap daerah harus mampu merencanakan secara paripurna setiap program kegiatan yang dianggarkan agar tidak jadi keterlambatan, karena banyak melakukan pergeseran anggaran saat dilaksanakan,"harapnya.
Kandouw juga menekankan agar penyusunan APBD tahun angggaran 2019 harus tepat waktu dan disusun secara paripurna.
"Proses pengambilan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan serta perda harus ditetapkan paling lambat 31 desember. Oleh karena itu saya ingatkan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan juga fungsinya sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah agar benar benar melaksanakan fungsinya agar target capaian opini WTP dapat diwujudkan," tandasnya.
Diketahui rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri DR Samule Tumbo MM dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulut Asiano Gemmy Kawatu serta instansi tetkait dari pemerintah kabupaten Kota se Sulut.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment