Dikatakanya, saat ini ada sebanyak 6.830 untuk sertifikat Tanah dengan 5.300 pemberkasan dan 900 lainnya yang sudah jadi atau Hampir 2000 sertifikat sudah selesai pada Minggu kedua ini, ucapnya.
Dikatakan pula, dalam pembuatan Sertifikat Tanah sendiri BPN Minahasa Selatan tidak mengenakan Biaya sepeser pun (Gratis) terkecuali terkena Biaya Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPATB) diatas 60 Juta (rumus perhitungan luas kali harga tanah kurang 60 Juta kali 5 persen).
Sedangkan untuk pengurusan sertifikat tanah di setiap desa (DiKelola) sesuai SKB 3 Menteri dikenakan biaya sebesar Rp. 350.000 sudah termasuk patok Besi dan Meterai.
Dan bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah langsung mendatangi kantor BPN Minahasa Selatan, hal ini untuk menghindari adanya Calo, ajak Kentjem.
Katanya pula, dalam waktu dekat ini pihaknya segera memberikan surat edaran di setiap desa yang ada di 17 Kecamatan untuk permohonan pengurusan sertifikat tanah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu, akan mendirikan posko pelayanan sertifikat di berapa lokasi untuk menjangkau masyarakat yang dari jauh.
Untuk itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk dapat melaporkan jikalau ada pegawainya yang meminta-minta/mengiming-imingi pembuatan Sertifikat tanpa sepengetahuannya.
"Kalau menyalahi aturan akan ditindak tegas/dipecat, Pungkasnya.
Diketahui, dalam waktu dekat ini BPN Minahasa Selatan akan menyerahkan sebanyak 500 Sertifikat kepada masyarakat melalui Presiden Jokowi.
(Rela)
0 komentar:
Post a Comment