 |
| SEKPROV SULUT EDWIN SILANGEN. |
SULUT,Elnusanews - Pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) wajib melakukan konsultasi anggaran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen kepada elnusanews.com, Kamis (9/8/2018) pagi tadi di kantor Gubernur Sulut.
Lanjutnya proses konsultasi anggaran akan dibuat berbeda, dengan cara memanfaatkan teknologi.
"Di era industri berbasis teknologi harus torang mengadopsinya. Sama seperti di Jakarta," kata Sekprov Silangen.
Menurutnya dengan menggunakan teknologi yang ada, maka pemda tak perlu lagi datang ke pemprov untuk melakukan konsultasi anggaran. Melainkan Pemkab/Pemkot hanya mengirim via email. Kemudian dilakukan evaluasi. Jika ada perubahan dikirim lagi lewat email sehingga tak ada lagi face to face, tak ada touch by person," terangnya.
Dengan cara tersebut, kata Sekprov akan menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
"Ini semua dilakukan untuk membuat penyelenggara pemerintah berjalan bersih, good goverment, beriwibawa, transparan dan dapat terkontrol oleh masyarakat," tandas Sekprov Silangen.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment