DEPROV,Elnusanews - Komisi IV DPRD Provinsi Sulut terus mendorong agar pihak pemerintah provinsi Sulut dapat memperjuangkan agar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) diberikan ke Pemerintah Provinsi.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi IV James Karinda pada rapat pembahasan APBD Perubahan 2018 dengan Dinas Kesehatan, Senin (3/9) siang.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, apa yang diperjuangkan pihaknya tersebut adalah hasil reses yang dilakukan di tahun anggaran 2018 ini.
“Warga mempertanyakan anggaran bantuan kesehatan dari provinsi. Karena selain banyak warga yang belum masuk keanggotaan, BPJS kesehatan kerap bermasalah yang disebabkan dengan aturan yang berganti-ganti,” ungkap politisi Partai Demokrat.
Kepala Dinas Kesehatan dr Debby Kalalo sendiri menjelaskan, bahwa pihaknya menunggu penganggaran Universal Coverage (UC) di kabupaten/kota.
\
Menurut dia, di Sulut baru 7 kabupaten/kota dan pihaknya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Komisi IV tersebut setelah kabupaten/kota menganggarkan UC.
Dia menambahkan, bahwa pihaknya akan melaksanakan rapat untuk membahas kemampuan anggaran dari kabupaten/kota.
“Karena kami harus tahu kemampuan anggaran untuk UC dari kabupaten/kota agar bisa menganggarkannya nanti di APBD,” tandas Kalalo.
Pada rapat tersebut turut hadir UPTD Dinas Kesehatan, antara lain RSUD Noongan, RSUD Ratumbuysang, RS Mata dan lainnya.
Rapat pembahasan anggaran untuk Dinas Kesehatan dipimpin oleh James Karinda dan dihadiri oleh anggota DPRD Sulut Inggried Sondakh, Siska Mangindaan, Herry Tombeng, Lucia Taroreh, Meiva Lintang, Ritha Lamusu, Nori Supit dan Muslimah Mongilong. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment