“Bagaimana kita membangun kebersamaan dan sinergitas dengan anggota legislatif sebagai fungsi bugetting dan pengawasan kalau tidak bersinergitas. Jadi dalam rangka pembahasan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib hadir.”tegas Mewoh.
Mewoh saat ditanyai terkait sangsi bagi SKPD yang tidak hadir dalam pembahasan dirinya mengatakan itu jelas ada.
“Itu jelas, karena ini bagian dari penilaian. Bagaimana kita mau sukseskan program-program pemerintah yang harus juga di tentukan oleh DPRD sebagai fungsi pengawasan dan budgeting kalau kita tidak kooperatif. Jika kita tidak berkerjasama tentu akan muncul kendala-kendala.”tegasnya.
Lanjut ditegaskannya bahwa pemerintah ada eksekutif dan legislatif oleh sebab itu perlu adanya kebersamaan.
“Jadi saya berharap SKPD harus koorperatif dalam setiap pembahasan. Namun apabila ada hal-hal sangat urgent untuk tidak hadir, ya tentu harus ada pemberitahuan secara resmi.”pungkas Mewoh seberi menambahakan bahwa dirinya sangat optimis bahwa dalam waktu dekat ini Ranperda APBDP Kabuoaten Minahasa 2018 akan segera ditetapkan.
(Jonly bamz)
0 komentar:
Post a Comment