SULUT,Elnusanews - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (P3AD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Koordinasi dam Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi di Big Fish Restaurant, Manado, Selasa (31/8/2021).
Kegiatan yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ini, dibuka langsung oleh Kepala Dinas P3AD Sulut dr Kartika Devi Tanos.
“Tentunya kegiatan ini bisa mendorong kita bersama mencari solusi dan upaya terbaik dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan,” ungkap dr Devi Tanos.
Ia mengakui, guna mewujudkan hal tersebut butuh peran bersama lewat koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah (pemda) baik provinsi dan kabupaten/kota, stakeholder dan organisasi-organisasi peduli perempuan.
“Ini pastinya butuh peran kita bersama. Lewat pertemuan ini diharapkan bisa mendorong dalam mewujudkan program atau strategi yang lebih baik untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara (Sulut),” tukas mantan Karo Kesra Setdaprov Sulut tersebut.
Dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi itu, dihasilkan lima rekomendasi terkait masukan dan saran dari peserta dan narasumber terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Kelima rekomendasi tersebut yakni:
1. Peran para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, organisasi/lembaga, perguruan tinggi/sekolah, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dengan mengefektifkan Tim Kerja dan Hotline TPPO;
2. Peran peguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada mahasiswa dan siswa dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan Guru Bimbing Konseling (BK) karena sudah banyak yang purna tugas;
4. Sinergitas program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut dalam mengkampanyekan kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai ke dasa wisma;
5. Pengalokasikan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, organisasi, lembaga dan instansi untuk pencegahan penanganan kekerasan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
Sebelumnya, Kabid Perlindungan Hak Perempuan Dinas P3AD Sulut, Everdien Kalesaran membacakan laporan kegiatan.
Ia menuturkan, rakor tersebut membahas peran Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam melakukan penetapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO.
Pun, dijelaskan Everdien, tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu tersosialisasinya tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, terjalin koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
“Selanjutnya, terinformasinya program kegiatan TPPO dari para pemangku kepentingan dan peserta yang hadir,” tandasnya.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulut Jenny Karouw, narasumber dan para peserta dari BKKBN Sulut, TP PKK Sulut, organisasi perempuan dan lainnya.
(roker/*)
0 komentar:
Post a Comment