Lakukan Kunker di Pemkot Manado, Ini yang Dipertanyakan Komisi I DPRD Sulut

Kristovorus Decky Palinggi SE

DEPROV,Elnusanews – Terkait dengan Kunjungan Kerja  (KUNKER) Komisi I DPRD Provinsi Sulut ke Pemerinbtah Kota (PEMKOT) Manado beberapa hari lalu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Kristovorus D Palinggi SE mengatakan bahwa ada beberapa hal yang kami pertanyakan saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Manado seperti, adanya para pekerja asing yang tidak memiliki dokumen resmi, perubahan jalur One Way Traffic (OWT) dan, mengenai pelaksanaan Pilkada Kota Manado.

“ Pertama kami pertanyakan mengenai adanya para pekerja asing, yang keberadaanya sepertinya Pemkot Manado belum tahu. Nah dengan itu, setelah kami melakukan kunjungan kesana, kami menanyakan itu langsung ke  Pemkot Manado. Mereka berjanji akan menindaklanjuti sekaligus akan berkoordinasi dengan Dirjen keimigrasian dan Disnaker Sulut terkait dengan hal tersebut,” ujar KDP sapaan akrabnya.

Lanjut, hal kedua yang dipertanyakan oleh komisi I DPRD Sulut ialah perihal perubahan jalur yang dilakukan oleh Pemkot Manado.

“ Kami mempertanyakan juga dengan perubahan jalur. Namun upaya yang dilakukan oleh Pemkot Manado sungguh sangat positif, karena mengingat volume jalan sudah tidak mampu dengan banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Sulut. Nah untuk itu ada langkah yang diambil oleh Pemkot beserta dengan aparat kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalulintas untuk merubah dan mengalihkan beberapa jalur. Nah ada sebagian keluhan-keluhan, namun keluhan ini saya rasa wajar. Tapi lambat laun perjalanan proses pengalihan arus ini pasti akan berjalan dengan baik,” tukas KDP sembari menambahkan bahwa Komisi I DPRD Sulut memberikan masukan kepada Dishub, agar supaya Dishub bersama Direktorat laulintas memberikan jalur khusus yang akan dilalui oleh penumpang umum, agar tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan. Terutama jalan-jalan buat mobil plat hitam atau mobil pribadi.

Selain kedua hal tersebut, legislator handal yang diusung oleh Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa hal lain yang dipertanyakan oleh komisi I yaitu perihal pelaksanaan Pilkada Kota Manado. Dimana yang menjadi permasalahan di penganggaran.

“ Mengenai pelaksanaan Pilkada Kota Manado, dalam hal ini termasuk dalam masalah penganggaran yang dilakukan oleh Pemkot untuk pergeseran anggaran ke KPU. Namun ada beberapa langkah yang diambil oleh Pemkot mengenai kebijakan ini, karena pelaksanaan Pilkada di Kota Manado itu sudah dilaksanakan. Namun Pemkot Manado tetap berupaya akan menyelesaikan hal tersebut,” pungkasnya. (RaKa)

1:09 AM