Pasalnya, dari 12 pejabat calon esellon II, yang sudah mengikuti ujian JPT Pratama semasa eks Bupati Vonnie A Panambunan berkuasa medio 2020 silam akan menempati empat posisi kepala SKPD yakni di Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perkim, jika mereka dipilih oleh Bupati Minahasa Utara Joune Ganda SE.
Di hadapan awak media menjawab pertanyaan wartawan saat penyerahan bantuan CSR Covid-19 dari pihak BUMN yang bertempat di Pendopo Kantor Bupati, baru-baru ini, Bupati JG memastikan akan ada agenda pelantikan itu dengan catatan ada persyaratan.
"Pasti saya lantik karena mereka sudah mengikuti Pansel. Namun ada syaratnya sebab mereka (pejabat,red) mengikuti Pansel pada periode 2020 dan saat itu saya belum menjabat sebagai Bupati maka saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas kinerja masing-masing dari semua pejabat yang telah mengikuti Pansel.
Dan pastinya dari tiga nama para pejabat yang diusulkan oleh Pansel akan saya pilih salah satu yang terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja mereka masing-masing selama ini. Jadi tidak terpatok pada nomor urutnya," tukas Bupati JG.
Lebih jauh, Bupati JG menambahkan bahwa pejabat-pejabat nanti tidak perlu macam-macam, apalagi coba-coba menyogok oknum atau pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan justru hal itu akan berakibat fatal.
"Silahkan tunjukan saja kinerja, siapa yang kinerjanya baik, berintegritas, loyal terhadap pimpinan dan mau membangun daerah ini, dia yang layak untuk diberikan jabatan," jelas Bupati
Diketahui berdasarkan ketentuan peraturan perundangan setelah 6 bulan masa kepemimpinan kepala daerah hasil pemilihan langsung maka Bupati sudah bisa melakukan penyegaran pejabat di lingkup Pemkab.
Nah, Bupati JG dan Wakil Bupati Kevin W Lotulong pada 26 Agustus 2021 nanti sudah memasuki enam bulan masa kepemimpinan mereka dan siap membentuk kabinetnya.
Terpisah, Kaban BKPP Steyvi Watupongoh mengatakan bahwa terkait siapa yang akan dilantik nanti oleh Bupati Joune Ganda SE, sepanjang nama-namanya masih dalam daftar yang direkomendasikan Pansel itu menjadi kewenangan Bupati.
"Jadi pelantikan pejabat esellon dua yang sudah di Pansel ini murni kewenangan Bupati meskipun yang diambil tidak berdasarkan nomor urut, jadi apakah pejabat pilihan nomor dua atau tiga nanti yang terpilih menjadi otoritas penuh dari Bupati.
Dan yang nomor urut satupun belum tentu menjadi garansi secara otomatis dipilih karena semuanya dikembalikan ke Bupati," tutup Watupongoh.
Sayangnya belum ada bocoran apakah ke-12 pejabat calon esellon II itu yang nanti akan dipilih Bupati Minut apakah sudah mengantongi rekomendasi pelantikan dari KASN atau belum. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment