MINAHASA, Elnusanews - Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran pendapan dan belanja daerah (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021, oleh Bupati diwakil Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey diruang rapat DPRD, Senin 13/9/2021.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw didampingi Wakil Ketua Okstesi Prisilia Runtu dan Denny Kalangi serta Sekwan Dolfie Kuron.
Kandouw dalam prakatanya menjelaskan, rapat Paripurna ini digelar guna menindaklanjuti penyampaian rancangan KUA-PPAS 2022 serta rancangan perubahan KUA-PPAS 2021, tertanggal 10 September 2021, yang sudah dimasukkan pihak Pemkab Minahasa lewat Sekretaris Daerah.
“ Untuk itu saat ini, kita akan mendengarkan penyampaian Bupati Minahasa tentang rancangan KUA-PPAS 2022 dan rancangan perubahan KUA-PPAS 2021, yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati,” tukasnya.
Sementara itu, Robby Dondokambey dalam pemaparannya menyampaikan bahwa, RKPD Ninahasa dalam penyusunannya berpedoman pada Perpres nomor 18 tahun 2020, tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.
"RKPD ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026, serta RPJMD Minahasa tahun 2018-2023, yang mengusung visi Mewujudkan Minahasa Yang Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera," ungkapnya.
Sedangkan tema pembangunan yang diusung untuk tahun 2022 lanjut Dondokambey adalah Pemantapan Ekonomi Nasyarakat Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah.
Adapun sejumlah asumsi dasar yang mendasari KUA 2022 sebagaimana dijelaskan Dondokambey adalah sebagai berikut :
1. Asumsi Ekonomi Makro Daerah;
» Laju Inflasi
Perkembangan laju inflasi tahunan daerah — kabupaten minahasa — yang direpresentasikan oleh kota manado untuk bulan februari 2021 secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,96 persen (bps provinsi sulawesi utara). diasumsikan laju inflasi tahun 2022, Kabupaten Minahasa berada pada angka 3.0 – 5.0 persen.
» Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan domestik regional bruto (pdrb) kabupaten minahasa atas dasar harga konstan 2000 tahun 2020 sebesar rp. 11.681.361.000.000,atau (sebelas koma enam puluh delapan triliun rupiah) pertumbuhan ekonomi kabupaten minahasa tahun 2020 sebesar -1,03 persen mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,82 persen dengan nilai pdrb sebesar 11.810.150.010.000,atau (sebelas koma delapan puluh satu triliun rupiah) atas dasar harga konstan. diasumsikan pertumbuhan ekonomi kabupaten minahasa tahun 2022 berada pada angka 4 – 5 persen, terkoreksi dari target RPJM tahun 2021 yang berada pada angka 6.3 – 6.4 persen.
» Tingkat Kemiskinan
Presentase penduduk miskin sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukkan perkembangan relative baik. presentase penduduk miskin pada tahun 2017 berada angka 7,9 persen dengan jumlah penduduk miskin 26.34 ribu jiwa, presentase ini kemudian menurun pada tahun 2018 pada angka 7.3 persen dengan jumlah penduduk miskin 24.49 ribu jiwa. pada tahun 2019 presentase penduduk miskin semakin menurun menjadi 7,18 x dengan jumlah penduduk miskin 24.32 ribu jiwa. tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7,3 persen dengan jumlah penduduk miskin 24,95 ribu jiwa, dimana hal ini adalah imbas dari pandemi covid-19. — diasumsikan presentase jumlah penduduk miskin kabupaten minahasa” tahun 2021 berada pada angka 7 4 dan tahun 2022 berada pada angka 6,7 persen.
2. Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pengelolaan kebijakan pemerintah yang bersifat khusus di bidang pendapatan daerah, landasan hukumnya — adalah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. kebijakan terhadap pendapatan daerah ditargetkan berada pada angka Rp. 981.087.415.000.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari pad yang ditargetkan sebesar Rp. 103.549.950.000. Pendapatan transfer Rp. 850.452.815.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 27.084.650.000.
3. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang didasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Secara umum kebijakan belanja daerah terdiri atas; belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 723.349.398.473. Belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 61.064.016.028. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 15.700.000.000. Belanja transfer dianggarkan sebesar Rp. 247.557.641.235.
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar rp. 75.814.640.736. Pengeluaran pembiayaan yang berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang dianggarkan sebesar Rp. 9.231.000.000.
Sisa lebih pembiayaan (silpa) anggaran daerah tahun berkenaan Rp. 0. Selanjutnya, untuk kebijakan terhadap penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2021 didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait bencana non alam yaitu adanya pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan terkait adanya bencana tersebut, Peraturan Menteri Keuangan RI no. 35/pmk.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional :
Peraturan Menteri Keuangan RI no. 36/pmk.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penangan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19): peraturan menteri keuangan ri no. 716/pmk.07/2020 tentang peraturan kementerian keuangan (pmk) tentang pengelolaan cadangan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2020
Kebijakan pendapatan untuk tahun 2021 diproyeksikan berubah dari Rp. 1.252.153.182.000, berkurang menjadi Rp. 1.251.803.817.349. Kebijakan pendapatan ini merupakan akumulasi dari perubahan pendapatan asli daerah yang mengalami perubahan dari Rp. 100.663.281.000, bertambah menjadi Rp. 103.157.342.331. Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.124.405.251.000, berkurang menjadi Rp. 1.121.561.825.018. Pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 27.084.650.000, tidak mengalami perubahan.
Selanjutnya, untuk belanja daerah mengalami perubahan dari Rp. 1.338.581.226.819, menjadi Rp. 1.342.073.113.762. Dan untuk pembiayaan daerah mengalami perubahan dari Rp 86.428.044.819, menjadi Rp. 90.269.296.413.
“Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan menyertai dan memberkati segala kerja dan karya kita, yang dilandasi dengan ketulusan dan pengabdian bagi rakyat dan masyarakat Minahasa yang kita cintai, dalam mewujudkan Minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera untuk minahasa yang semakin hebat kedepan,” pungkasnya.
Setelah mendengarkan penyampaian oleh Bupati Minahasa ini, maka pembahasan rancangan tersebut akan dilaksanakan sesuai peraturan DPRD Minahasa nomor 16 tahun 2019, tentang tata tertib DPRD Minahasa, pasal 16.
Menariknya, usai Paripurna, para anggota DPRD Minahasa kemudian merayakan Hut dua tahun menjabat sebagai Wakil Rakyat, yang ditandai dengan pemasangan lilin HUT oleh Wabup Robby Dondokambey dan Ketua DPRD Glady Kandouw
(Jonly bamz)
0 komentar:
Post a Comment