Menkum Ham: Kesadaran Hukum Keberhasilan Suatu Daerah

Menkumham Yasonna Laoly Saat Mneyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Wagub Kansil

SULUT,Elnusanews - Dalam upaya meningkatkan pembangunan dibidang hukum dan ham di Sulawesi utara, maka kantor hukum dan ham Sulawesi utara telah melakukan langka langka kegiatan diantaranya pembinanaan desa dan kelurahan sadar hukum yang merupakan bagian dari upaya peningkatan pemahaman tentang terbentuknya desa kelurahan sadar hukum. Dimana, pada dasarnya perbaikan untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimilki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena, dengan terbentuknya desa dan kelurahan sadar hukum juga merupakan salah satu indikator  keberhasilan pelaksanan pembinaan hukum suatu daerah.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Utara  Drs. ANDI DAHRIF RAFIED, M.Si  saat membawakan sambutan pada acara peresmian desa dan kelurahan sadar hukum, yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan anubhawa sasana desa dan kelurahan dan penyerahan paspor kepada anggota masyarakat Bolmong Raya sebagai wujud pelayanan perdana Kantor Imigrasi klas III Kotamobagu serta pencanangan pembangunan perumahanan pegawai pengayoman kantor wilayah kemeterian hukum dan ham Sulawesi utara, Kamis (30/4) bertempat diaula CJ Rantung Kantor Gubernur.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dalam sambutannya mengatakan Ketika masyarakat sadar akan hukum otomatis kehidupan rakyat akan meningkat, karena di dorong akan rasa keamanan, Sadar hukum menyertakan masyarakat dalam mengembangkan potensi untuk kualitas hidup lebih baik, desa sadar hukum merupakan indikator keberhasilan sadar hukum.  

Hal yang sama juga katakan  Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil,, dimana hukum mempunyai peranan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

‘’Hukum tetap netral dan tidak terintervensi dari pihak manapun, Pemerintah tetap berusaha menjunjung supremasi hukum demi kesejahteraan rakyat,’’ ujar Kansil.

Dijelaskan lagi, Masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang hukum, dengan adanya program sadar hukum merupakan terobosan cerdas yang bijak dan perlu mendapat apresiasi oleh semua pihak, Wagub berharap bupati walikota berkomitmen bersama mendukung program desa kelurahan sadar hukum agar sulut mendapat predikat baik dalam menjalankan hukum di setiap daerah. Para lurah dan camat membantu pikah keamanan agar tidak terjadi tawuran atau kerusuhan yang meresahkan.

Diketahui,  di Sulawesi Utara jumlah desa dan kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan sebanyak 45 desa kelurahan pada tahun 2012 sedangkan tahun ini sebanyak 81 desa kelurahan 50 kecamatan dan 8 kabupaten kota. Bila kita melihat jumlah desa kelurahan yang ada di Sulawesi utara sebanyak 1846 dari 15 kabupaten kota, maka desa kelurahan yang telah menjadi desa kelurahan sadar hukum baru mencapai 7 persen sedangkan Kota bitung telah 2 kali memperoleh penghargaan dari Menkumhan RI sebagai kota peduli Hak asasi manusia (HAM)  pada tahun 2013 dan 2014

Adapun kriteria dalam penetapan desa kelurahan sadar hukum adalah pelunasan kewajiban membayar pajak bumi bangunan (PBB) mencapai 90 persen atau lebih dan tidak terdapat perkawinan dibawah usia, angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkoba, tinggi nya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.(roker)

11:16 PM