 |
| Sejumlah kendaraan milik PNS terparkir dihalaman kantor Walikota Bitung |
Keadaan ini menimbulkan berbagai tanya dari DPRD Kota Bitung dalam hal ini Komisi A yang membidangi pendidikan.
Ketua Komisi A. Victor Tatanude menyatakan, salut serta bangga jika Kepala Sekolah atau Guru punya kendaraan pribadi atau mobil baru.
" Banyaknya tenaga pendidik honor hanya menggunakan motor yang notabene kredit ke Dealer, padahal tingkat pendapatan hanya sebatas dari dana BOS tidak mencukupi kebutuhan pribadi ataupun keluarga ," kata Tatanude belum lama ini.
Sembari, Ia membeberkan bahwa pihaknya telah menerima laporan-laporan masyarakat baik dari tenaga honor maupun orang tua, ada oknum-oknum kepala sekolah sengaja menahan dana Batuan Oprasional Sekolah (BOS) atau pungutan lain untuk menutupi setoran ke Dealer mobil atau Finance Kendaraan Bermotor, begitu pula gaji tenaga honor sering terlambat atau tidak dibayar sesuai kesepakatan kerja.
" Tenaga honor guru di kota Bitung sangat banyak terutama yang mengajar di pulau Lembeh sebagian besar kerja tulus penuh pengabdian tak sesuai dengan jasa yang diterima ," ujar Tatanude.
Hal ini menurut Tatanude menjadi perhatian sekaligus prioritas Pemerintah Kota Bitung dan DPRD untuk menyetarakan tunjangan honor guru sama seperti tenaga harian lepas dan diberikan tunjangan kemahalan.
" Demikian juga perlu diutamakan dan diperjuangkan ke Pemerintah pusat tenaga pendidik yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun agar dijadikan PNS tanpa tes. Keberadaan Kepala Sekolah dan guru PNS yang terbilang makin elit ini pun ditemukan oleh Tim Inspektorat kota Bitung saat melaksanakan pemantauan dana BOS diminggu berjalan ," ujarnya.
Kepala Inspektorat Kota Bitung Tonny Katuuk mengatakan, prihatin atas tunjangan kesejahteraan para guru honorer dinilai sangat eksis mengajar, sedangkan guru atau Kepsek notabene PNS sering jarang berada dikantor karena banyak urusan bisnis dan lainnya ," kata Katuuk.
Tempat terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung melalui Sekretaris Julius Ondang ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengakui banyak tenaga honor sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum menjadi PNS.
Ia mengharapkan kesejahteraan para honor pengajar baik ditingkat SD, SMP, dan SMA SMK sederajat dapat diperhatikan baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah ," ujar Ondang
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah kota Bitung Jossy Kawengian melalui Sekretaris Meiva Woran menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang mendata semua tenaga pendidik honorer yang dibiayai oleh APBN, APBD dan dana BOS.
" Data tersebut akan disampaikan ke Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai dasar memperjuangkan
tenaga pendidikan supaya bisa diakomodir lewat jalur khusus penerimaan PNS ," pungkasnya. (REGO)
 Memprihatikan){kind=link}
0 komentar:
Post a Comment