SULUT,Elnusanews - Pemerintah Provinsi Sulut melalui Dinas Kehutanan Daerah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi DAS Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2019, Jumat (2/8/2019) bertempat di Aula Kantor Dinas Kehutanan Daerah Sulut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Daerah Sulut Roy Tumiwa secara resmi membuka pelaksanaan rakor evaluasi tersebut.
Dalam arahannya Plt Roy Tumiwa mengingatkan kembali penting sinergitas antara stakeholder pemangku DAS harus berjalan dengan baik.
"Pak Gubernur dan Wakil Gubermur (ODSK) mengharapkan yang menjadi program pemerintah dalam pengelolaan DAS itu harus secara bersinergi. Dan pengelolaan bersifat sistemik bukan secara parsial sebab optimalisasi dan sinergitas penanganannya bukan dilihat akibat dari itu tapi dari penyebabnya sehingga tidak mengakibatkan permasalah permasahan DAS yang selama ini terjadi. Untuk itu pak Gubernur meminta kepada BP DAS Tondano untuk memperhatikan dan selalu melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kab/kota," bebernya.
"Jadi seharus program pengamanan DAS itu dilakukan secara sistemik bukan secara parsial. Dan itu penting, sangat strategis agar kedepan tidak ada lagi muncul masalah masalah terkait dengan pengelolaan DAS," tandas Roy Tumiwa yang juga selaku Staff Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakat dan SDM.
Turut hadir, Stakeholder pengelolaan DAS, Pemkot/Pemkab serta Narsum dari Bappeda, Sekdis Kehutanan Sulut Roy Rawis dan Kabid PDSL dan Rehab Hutan dan Lahan Selvie Rumajar.
(ROKER)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Daerah Sulut Roy Tumiwa secara resmi membuka pelaksanaan rakor evaluasi tersebut.
Dalam arahannya Plt Roy Tumiwa mengingatkan kembali penting sinergitas antara stakeholder pemangku DAS harus berjalan dengan baik.
"Pak Gubernur dan Wakil Gubermur (ODSK) mengharapkan yang menjadi program pemerintah dalam pengelolaan DAS itu harus secara bersinergi. Dan pengelolaan bersifat sistemik bukan secara parsial sebab optimalisasi dan sinergitas penanganannya bukan dilihat akibat dari itu tapi dari penyebabnya sehingga tidak mengakibatkan permasalah permasahan DAS yang selama ini terjadi. Untuk itu pak Gubernur meminta kepada BP DAS Tondano untuk memperhatikan dan selalu melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kab/kota," bebernya.
"Jadi seharus program pengamanan DAS itu dilakukan secara sistemik bukan secara parsial. Dan itu penting, sangat strategis agar kedepan tidak ada lagi muncul masalah masalah terkait dengan pengelolaan DAS," tandas Roy Tumiwa yang juga selaku Staff Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakat dan SDM.
Turut hadir, Stakeholder pengelolaan DAS, Pemkot/Pemkab serta Narsum dari Bappeda, Sekdis Kehutanan Sulut Roy Rawis dan Kabid PDSL dan Rehab Hutan dan Lahan Selvie Rumajar.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment