SULUT,Elnusanews - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan, dalam
rangka percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia (KTI), lebih khusus
pembangunan di Provinsi Sulut, sudah saatnya pemerintah pusat menopang setiap
program pembangunan di daerah, hal ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf
Kalla membangun Indonesia dari pinggiran.
Hal itu dikatakan Gubernur saat membuka Sosialisasi Kebijakan
Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) di Hotel Peninsula Manado,
Kamis (25/02).
Sosialisasi yang menghadirkan Menko Perekonomian Darmin
Nasution sebagai Keynot speaker dan para pejabat setingkat Dirjen Kementerian
terkait, lanjut Dondokambey Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno, pernah
mengatakan, bahwa Indonesia terletak diantara dua benua Asia dan Australia dan
dua samudera Pasifik dan Hindia yang disebutnya dengan istilah Geopolitik. Selanjutnya
DR. Sam Ratulangi mengagas Sulut sebagai Pintu Gerbang Kawasan Asia Pasifik.
Dengan memanfaatkan posisi strategis ini, kita harus menangkap peluang sebagai Pintu
Gerbang Kawasan Asia Pasifik untuk menopang Perekonomian dan Pembangunan di
Indonesia khususnya Sulut melalui keberadaan Hub Port Bitung, karena secara
geografis Sulawesi Utara berada pada lokasi strategis di bibir pasifik yang
sangat prospektif dalam perdagangan regional bahkan internasional sebab
merupakan jalur perdagangan dunia. Ditambah lagi, jarak Sulut ke beberapa pusat
perekonomian dunia seperti Jepang, Korsel, Taiwan, Amerika Serikat dan Eropa,
lebih dekat jika harus melalui Jakarta atau Surabaya, ujar Dondokambey.
Pada kesempatan itu Gubernur tak lupa menitipkan kepada Nasution
kendala regulasi yang dihadapi Pemprov Sulut terkait dengan pelabuhan samudera
bitung dan bandara Sam Ratulangi Manado yang saat ini dikelola oleh BUMN, jika
tidak maksimal maka saya akan mengusulkan kepada Presiden supaya dikelola saja
oleh Dinas Perhubungan, mengingat pelabuhan bitung dan bandara Samrat memiliki
prospek masa depan yang sangat baik, mendukung Sulut dalam menghadapi MEA.
“Pelabuhan Bitung dan bandara Sam Ratulangi yang di kelola oleh BUMN saat ini sudah tidak
bisa di topang dari dana APBN, dan apabila pelabuhan hanya memiliki profit
rendah Pelindo mengurungkan niat berinvestasi, demikian pula dengan bandara Samrat
yang merupakan bandara pertama di KTI yang menggunakan garbarata, tapi sudah
sangat tertinggal,'' tegas orang nomor satu di Sulut ini.
Gubernur juga menyebutkan, kekhawatirannya dengan kondisi regulasi
import cengkih yang kini telah dibebaskan oleh pemerintah pusat, kedepan nantinya
akan berdampak negatif terhadap petani kita, jika diketahui oleh negara penghasil cengkih seperti Madagaskar
dan Meksiko, ini bisa mempengaruhi harga pasar di tanah air.
Sementara terkait dengan keberadaan objek wisata Taman Laut Bunaken yang sudah menjadi trade Mark Sulut, sampai saat ini pengelolaannya dianggap masih tumpang tindih pengelolaan dan kewenangannya, untuk itu Gubernur mengusulkan dibentuk badan otorita.
Hal ini penting dilaksanakan, karena merupakan perangkat strategis yang terintegrasi dalam menunjang optimalisasi terwujudnya Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang utama di wilayah timur indonesia. Turut hadir Wagub Sulut Drs Steven Kandouw,Bupati/Walikota dan Pejabat Pemprov Sulut.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment