Hal tersebut diketahui saat Komisi III DPRD Sulut melakukan Hearing terkait dengan progress pembangunan jalan Tol Manado-Bitung dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut, Balai Sungai dan Balai Jalan Wilayah XI pada Senin (29/2/16) siang.
Dalam Hearing tersebut Kepala Balai Jalan Wilayah XI Sam Longdong, memaparkan bahwa anggaran pembebasan lahan saat ini mulai menipis, sehingga diharapkan presure politik dari DPRD Sulut ke Pemerintah Pusat saat ini sangat diperlukan untuk persepatan pembangunan jalan Tol Manado-Bitung.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III Boy Tumiwa, pesimis bahwa pembangunan jalan Tol Manado-Bitung tersebut akan selesai secepatnya, bahkan Tumiwa berasumsi bahwa pekerjaan mega proyek ini akan selesai setelah masa jabatan Gubernur Olly Dondokambey berakhir.
"Pembebasan lahan tak selesai sudah 3 tahun, kalau seperti ini, sampai Gubernur OD habis masa jabatan, Tol Manado-Bitung tak akan seesai," ujar Tumiwa.
Senada dengan Tumiwa, anggota komisi III lainnya Edyson Masengi juga mempertanyakan progress pencapaian pembangunan tersebut.
"Sudah berjalan 3 tahun, belum juga setengah jalan tuntas malah banyak masalah jangan buang-buang waktu," tukasnya.
Sementara itu, Kadis PU Sulut Edy Kenap memaparkan bahwa 0 Kilometer sampai 7 Kilometer telah terbayar 342 bidang dengan luas lahan kurang lebih 128 Hektar dengan anggaran Rp188,5 Miliar dan Belum terbayar 34 bidang atau luas lahan 20 hektar.
"Sementara 7 Kilometer sampai 14 Kilometer yang terbayar 128 Bidang dengan Luas Lahan 35 Hektar dengan anggaran Rp114,33 Miliar," ujar Kenap.
Kenap juga menandaskan bahwa masih ada 391 Bidang belum terbayar atau seluas 113 Hektar, 242 bidang seluas 75 Hektar proses penilaian Appraisal dan 149 bidang seluas 38 Hektar yang belum menyetujui harga ganti rugi tersebut. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment