Hal tersebut dikatakan Pj Walikota Bitung John Palandung, saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan, seusai menerima kunjungan kerja para Anggota Dewan Komisi II DPRD Sulut, Jumat (26/2/16) siang.
" Pengembangan KEK ini untuk kawasan indonesia timur, sangat luar biasa dan Menko Perekonomian sudah menyampaikan bahwa ini segera untuk dituntaskan semua, sehingga pemerintah provinsi maupun pemerintah kota diberikan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan," tukas Palandung.
Palandung yang juga merupakan Asisten I Bidang Kesra Setdaprov Sulut mengatakan dari luas lahan KEK 534 He tersebut, 92,6 persen sudah menjadi tanah negara.
" Lain-lain juga ada Dewan Kawasan BUMD untuk mengelola itu. Jadi Pemda tentunya lewat Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa KEK ini merupakan skala prioritas," ungkapnya.
Sementara itu senada dengan Palandung, Wakil Ketua Komisi II Noldy Lamalo yang didampingi oleh anggota komisi II lainnya seperti Teddy Kumaat, Ferdinand Mangubahan, dan Judie F Moniaga mengungkapkan bahwa, Komisi II DPRD Sulut mensupport pengembangan KEK kedepan.
"Nilai investasi pertama dalam hal pengadaan gedung dan dalam hal infrastruktur untuk pengembangan KEK kedepan dalam hal ini komisi II DPRD Sulut mensupport," ujarnya.
Lanjut, "Sebab ini merupakan kepentingan besar, kepentingan Sulut dan KEK merupakan prioritas. Menurut Menteri Perekonomian, ada 2 pintu masuk yaitu, Sumatera dan Sulut. Keuntungan Sulut, akses Geografis akses ke Pasifik lebih dekat. Jadi ini sangat menguntungkan sekali untuk Sulut. Dan DPRD mensupport semua kebijakan yang diambil untuk KEK ini. Karena menurut informasi, sudah banyak investor yang sudah masuk," pungkasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment