Kunker DPRD yang bertujuan memperkaya referensi terkait Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus E. Mogi beserta jajaran.
“Kunker yang kedua kali ini bertujuan untuk memperkaya referensi terkait ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.” Ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bpk. Woldewin Sasue yang didampingi Ibu Silvana Mangerongkonda.
Selanjutnya Sasue yang didampingi Ibu Silvana Mangerongkonda mengucapkan terima kasih kepada kepala BPKPD berserta jajaran yang telah menerima rombongannya datang melakukan kunker di Pemkot Tomohon untuk kedua kalinya.
Sementara Kaban BPKPD Drs. Gerardus E. Mogi menjelaskan, terkait Perda Tenda Retribusi Jasa Umum Kota Tomohon memilki Perda induk yaitu Perda nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perda nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Perda nmr 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Untuk Perda Perubahan, kata dia, yang pertama hanya menghapus retribusi biaya cetak KTP dan sebagainya yang ada di Discapil.
“Selanjutnya mengatur tentang retribusi jasa umum dibidang pelayanan kesehatan khususnya untuk RSUD yang sejak tahun 2018 sudah beroperasi, dan penyesuaian tariff baik pada pelayanan kesehatan, parkir dan sebagainya.”jelas Mogi.
Dikesempatan itu juga, Mogi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk studi banding di BPKPD Kota Tomohon.
(Jonly bamz)
0 komentar:
Post a Comment