DEPROV,Elnusanews -- Dalam rapat pembahasan ranperda tentang Pertambangan dan Mineral, pansus meminta agar disisi pendapatan ditambahkan mengenai kontribusi tambahan saham dari setiap pemegang IUP yang ada, bukan hanya IUPK saja. Minimal 10 persen.
Hal ini sebagaimana diungkapkan salah satu personil pansus yakni Ir Julius Jems Tuuk.
Tuuk menjelaskan, spirit pembentukan ranperda pertambangan endingnya adalah penambahan PAD bagi sulut.
"Didalam PerMen No 11 tahun 2018 pasal 27 itu ada pengaturan dimana Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh menteri, bisa diberikan kepada BUMN atau BUMD, ini permen ini disuruh kelola karena selama ini pertambangan kita jarang bahkan tidak melibatkan BUMN dan BUMD. Padahal, semua profit BUMN dan BUMD itu masuk ke kas negara.," jelas tuuk saat diwawancarai oleh wartawan, di ruang kerjanya, Senin (01/7/19) sore.
Lanjut tuuk, pada pasal 28 diatur yang ditunjuk sebagai pemegang IUPK wajib memberikan saham sebesar minimal 10 persen kepada daerah, dalam hal ini gubernur harus menunjuk BUMD provinsi sebesar 40 persen dan kabupaten/kota 60 persen.
"Namun sebagai anggota DPRD saya mempertanyakan Lechspesialis terhadap pemegang IUPK dengan IUP yang umum atau kontrak karya. Misalnya, IUPK tidak usah membayar ini akan tetapi harus sama semua. yang hanya membedakan kata pak kadis cara memenangkan tender wilayah pertambangan, jika tidak ada pembedanya kenapa BUMN pemenang IUP ini diwajibkan menyetorkan saham minimal 10 persen lalu kontrak karya dan pemegang IUP biasa tidak. jika itu tidak ada maka justru harus ditata di dalam perda ini," paparnya.
Maka dari itu, dirinya meminta agar dalam ranperda pertambangan hal tersebut dapat di muat agar supaya tercipta asas keadilan terhadap masyarakat.
"Ini harusnya ditambahkan dalam ranperda pertambangan ini, agar supaya asas keadilan terhadap masyarakat dapat tercipta," tutup Tuuk yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) wilaya sulut. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment