Hal ini langsung dibantah pihak Gedung Putih, sebutan Kantor Gubernur Sulut.
“Bahwa masalah SK (Surat Keputusan) bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud sampai saat ini belum ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini pak gubernur,” tegas Kepala Bagian Humas Setdaprov Sulut Christian Iroth via WhatssApp, Jumat (26/7/2019).
Ia menambahkan untuk urusan penjemputan SK tidak diatur oleh Undang-undang. “Jadi, kesimpulannya bisa dijemput Pemprov Sulut dan bisa juga diantar oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ungkapnya.
Iroth pun menegaskan bahwa Pemprov Sulut tidak pernah berniat untuk menghambat pelantikan bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud.
“Ini dibuktikan dengan tindakan Pemprov Sulut menyurat ke Kemendragi perihal permohonan pelantikan bupati dan wakil bupati Talaud,” tegasnya.
Sambil menunggu jawaban dari Kemendagri dalam proses surat permohonan pelantikan, terdapat fakta hukum dari MA yang menyatakan bahwa menolak Kasasi Elly Lasut terkait surat mendagri yang menyatakan Elly Lasut sudah 2 periode. Surat yang digunakan Elly Lasut ketika mendaftar sebagai calon Bupati masih dipertanyakan keabsahannya;
Atas dasar tersebut, gubernur mengirimkan surat ke Mendagri memohon petunjuk penjelasan terkait fakta hukum baru tersebut. Selain itu juga Gubernur mengirim surat ke MA memohon petunjuk terkait pelantikan bupati dan wakil bupati Talaud.
“Jadi kesimpulannya pak gubernur bukan memperlambat proses pelantikan namun sebagai warga yang taat hukum pak gubernur meminta kejelasan agar ketika dilaksanakan pelantikan semuanya berjalan dengan lancar,” tegasnya.
Gubernur, lanjutnya hanya ingin menghindari jangan sampai setelah dilaksanakan pelantikan terjadi masalah sehingga nama gubernur terbawa-bawa dalam kasus tersebut.
“Ketika semua sudah tidak bermasalah dan SK sudah ada ditangan Saya, dengan segera Saya akan melantik bupati dan wakil bupati Talaud,” tukasnya.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment