SULUT,Elnusanews - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) harus menyiapkan segala dokumen yang dimintakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
Hal itu guna mewujudkan harapan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, yaitu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“OPD harus kooperatif, apa yang dimintakan BPK segera diberikan,” kata Penjabat Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu di sela-sela Pemeriksaan Interim LKPD dan Pendahuluan LFAR Tematik Penanggulangan Kemiskinan Pemprov Sulut TA 2021, Senin (31/1/2022) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.
Kepala Perwakilan BPK Sulut Karyadi mengatakan kepada seluruh OPD memperhatikan dokumen untuk pemeriksaan.
“Sudah memasuki minggu kedua (pemeriksaan) saya cek ke teman-teman dokumen belum masuk,” ungkapnya.
Ia mengharapkan kooperatifnya OPD sehingga pemeriksaan BPK berjalan lancar.
“Kami mohon kooperatif, dokumen yang diminta secepatnya diberikan. Kalau perlu bapak ibu turun ke lapangan. Tolong dipantau itu,” tuturnya.
Karyadi mengakui tugas yang diemban kepala OPD cukup berat. Namun, ia mengingatkan jangan mengabaikan pemeriksaan ini.
“Apabila ada cek fisik di lapangan, tolong datangkan pihak kompeten,” tukasnya.
Jika terjadi kendala, ia meminta secepatnya dilaporkan.
“Bapak ibu punya hak jawab. Siapa tahu ada miss. Kalau diperiksa jangan menghindar,” tegasnya lagi.
“Kami pasti menerima argumen apabila sah dan valid,” timpalnya. (roker/*)
0 komentar:
Post a Comment