AMURANG, Elnusanews - Meski tidak dihadiri fraksi PDI-P, penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minsel 2015 akhirnya ditetapkan lewat
rapat paripurna yang dilaksanakan diruang sidang DPRD Minsel, Kamis kemarin (27/11)
Pukul 01.30 subuh.
Dari informasi yang beredar, sebelum paripurna dilaksanakan, sebenarnya sudah lima fraksi yang sepakat dengan APBD 2015. Namun jelang pelaksaan paripurna yang telah dijadwalkan, fraksi PDI-P malah tidak mengikuti sidang paripurna. Bukan hanya fraksi PDI-P, dua anggota DPRD dari partai Demokrat tidak ikut dalam raot tersebut.
"Hanya fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat dan dan Ampera (partai gabungan) yang menyetujui penetapan APBD 2015. Fraksi PDI-P dan dua anggota fraksi Demokrat tidak ikut dalam penetapan APBD," kata Ketua DPRD Minsel, Jenny J Tumbuan saat membacakan sambutan.
Nantinya kata Tumbuan, setelah ditetapkan menjadi APBD, selanjutnya akan dibawah ke Provinsi untuk dievaluasi. APBD Minsel ditetapkan dengan senilai Rp 726 miliar dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 461miliar dan belanja langsung sebesar Rp 267 miliar.
"Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), APBD masih akan melewati proses evaluasi Provinsi," ujarnya. (jry).
Dari informasi yang beredar, sebelum paripurna dilaksanakan, sebenarnya sudah lima fraksi yang sepakat dengan APBD 2015. Namun jelang pelaksaan paripurna yang telah dijadwalkan, fraksi PDI-P malah tidak mengikuti sidang paripurna. Bukan hanya fraksi PDI-P, dua anggota DPRD dari partai Demokrat tidak ikut dalam raot tersebut.
"Hanya fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat dan dan Ampera (partai gabungan) yang menyetujui penetapan APBD 2015. Fraksi PDI-P dan dua anggota fraksi Demokrat tidak ikut dalam penetapan APBD," kata Ketua DPRD Minsel, Jenny J Tumbuan saat membacakan sambutan.
Nantinya kata Tumbuan, setelah ditetapkan menjadi APBD, selanjutnya akan dibawah ke Provinsi untuk dievaluasi. APBD Minsel ditetapkan dengan senilai Rp 726 miliar dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 461miliar dan belanja langsung sebesar Rp 267 miliar.
"Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), APBD masih akan melewati proses evaluasi Provinsi," ujarnya. (jry).
0 komentar:
Post a Comment