" Disnakertrans Kota Bitung harus lebih proaktif dan lebih kreatif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Jangan hanya menunggu laporan dari tenaga kerja alias menunggu bola, tapi harus menjemput bola ," tegasnya yang tak mau menyebutkan namanya kepada media ini.
Menurutnya, setelah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 untuk Kota Bitung senilai Rp 2.400.000, hingga kini masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menghiraukan alias kumabal.
" Dengan ketentuan undang-undang. Bahkan, Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Kota Bitung, belum dapat memastikan berapa banyak perusahaan yang telah memberlakukan UMP ," tegasnya lagi yang meminta namanya disimpan.
Terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bitung Ferry Bororing, membantah kalau pihaknya belum mengsosialisasikan.
Ia mengatakan, kita belum mengetahui berapa perusahaan yang sudah menerapkan UMP.
" Karena harus ada laporan dari karyawan atau tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Dan belum ada yang melapor sampai sejauh. ini. Namun masalah sosialisasi pihaknya sudah melakukan awal tahun di bulan Januari , " kata Bororing kepada wartawan diruangan kerjanya belum lama ini.
Menurutnya Disnakertrans saat ini hanya memiliki laporan resmi tahun 2015 tentang perusahaan yang belum menerapkan UMP. Sementara dari kurang lebih. 400 perusahaan yang beroperasi di Kota Bitung, hanya sekitar puluhan perusahaan yang tak patu dalam peraturan.
“ Kalau untuk 2015 itu ada. Itupun diketahui ketika kita melakukan penjaringan, selain dari laporan. Namun jumlahnya tidak banyak, nah untuk tahun ini 2016 pihaknya masih sementara pendataan ,” singkatnya. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment