Cegah Covid-19, Pemprov Sulut Siapkan Rumah Singgah Bagi Warga Berstatus ODP

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Berkunjung Rumah Singgah Di Teterusan Mapanget.

SULUT,Elnusanews -  Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw benar - benar serius dalam menangani dan mencegah bencana nasional non alam yakni wabah Covid-19.

Kantor Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Jalan Teterusan Mapanget, Minahasa Utara. Direncanakan akan menjadi salah satu Rumah Singgah Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Utara.

Selain lokasi itu ada beberapa lokasi lain seperti Bapelkes Malalayang (270 kamar), Kantor Diklat Maumbi (100 kamar), LPMP Pineleng (40 kamar) dan Asrama Haji Tuminting (300 kamar). Dan RSUD Bitung (20 kamar) serta RSUD Noongan (6 kamar). Total kamar yang disiapkan berjumlah 760. Tujuh Rumah Singgah tersebar di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa.

Gubernur pilihan rakyat Sulut itu mengatakan, Rumah Singgah yang disediakan Pemprov Sulut merupakan amanat dari protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Tujuannya untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona di Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara (Sulut)," kata Gubernur Olly.

Gubernur Olly Dondokambey Ratas Bersama Forkopimda Sulut.

Lanjutnya Rumah Singgah ini diperuntukkan bagi warga Sulut yang pulang kampung. Baik lewat akses udara, laut maupun darat. Sebelum mereka pulang ke rumah, apabila dinilai perlu untuk isolasi selama 14 hari, ada tempatnya.

Kata Olly sapaan akrabnya sesuai dengan protokol sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kemenkes, warga berstatus ODP dapat diisolasi mandiri di rumah masing-masing.

"Namun, untuk kebutuhan sehari-harinya ditanggung secara mandiri. Tapi bisa juga ODP ini diisolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lainnya. Di Rumah Singgah ini, yang pengawasan dilakukan oleh dokter, tenaga medis dan aparat TNI/Polri, kebutuhan harian warga yang berstatus ODP, ditanggung oleh pemerintah," bebernya.

Kata dia, Rumah Singgah ini berbeda dengan Rumah Sakit Rujukan seperti Wisma Atlet. Di Wisma atlet ini diperuntukkan bagi warga yang berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan positif covid-19.

"Makanya di Wisma Atlet ini disediakan fasilitas yang sama dengan rumah sakit pada umumnya," imbuhnya.

Sedangkan Rumah Singgah lebih mirip rumah pribadi. Hanya saja, jika ODP di isolasi di satu tempat atau lebih, selain kebutuhan harian ditanggung pemerintah, juga memudahkan kontrol tenaga kesehatan dan keamanan. Pasalnya, di banyak tempat masih banyak warga berstatus ODP yang tidak disiplin. Belum selesai isolasi mandiri selama 14 hari, sudah keluar rumah dan berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga potensi tertular dan menulari makin besar.

Selain untuk warga yang berstatus ODP kata Gubernur Olly, Rumah Singgah juga diperuntukkan untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun orang-orang yang bekerja dalam penanganan pandemi ini.

"Sopir ambulance misalnya. Di banyak daerah, petugas kesehatan tidak lagi pulang ke rumah tapi tinggal di Rumah Singgah.

Wagub Sulut, Steven Kandouw Saat Memberikan Keterangan Kepada Awak Media.

Di tengah polemik itu, Wagub Sulut Steven Kandouw menawarkan dan merelakan salah satu kediamannya, tepatnya base camp di Desa Paleloan, Tondano sebagai Rumah Singgah.

“Pemprov saat ini tengah melakukan upaya dalam penanganan COVID-19 salah satunya dengan peningkatan fasilitas seperti rumah singgah. Meski terjadi resistensi tapi kami yakin niat baik pemerintah akan berjalan dengan baik,” kata Steven Kandouw.

Ia mengaku keinginan untuk menjadikan salah satu kediamannya sebagai Rumah Singgah, tidak didasari oleh kepentingan pribadi apalagi politik.

"Motivasi saya semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan. Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa dalam memerangi wabah covid-19 ini jangan disisipi kepentingan politis. Tanggalkan semua perbedaan, mari kita bersatu melawan corona di daerah kita," paparnya.

Penyediaan Rumah Singgah ini, kata Wagub Sulut itu memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi.

"Tapi juga wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan pemerintah kecamatan dan desa serta kelurahan dapat menyediakan Rumah Singgah. Pihak swasta dan warga bisa melakukan hal yang sama," tandasnya.

Sembari berharap wabah Covid ini segera berlalu agar roda pemerintah bisa berjalan efektif dan masyarakat pun bisa bekerja tanpa dihantui wabah Covid 19 ini.

(Advetorial DKIPS Daerah Sulut)

6:59 AM